Pasal 37D

UU 7/1992 — PERBANKAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Belum diverifikasi.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh UU 4/2023, Pasal 14 angka 35 (Pasal 37D UU 7/1992).

(1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan dimulainya, tidak dilakukannya, atau dihentikannya penyidikan terhadap tindak pidana Perbankan. (2) Sebelum menetapkan dimulainya penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana Perbankan. (3) Pada tahap penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang diduga melakukan tindak pidana Perbankan dapat mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk penyelesaian pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor Perbankan. (4) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap permohonan penyelesaian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menghitung nilai kerugian atas pelanggaran. (5) Dalam melakukan penilaian terhadap permohonan penyelesaian pelanggaran dan perhitungan nilai kerugian atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan mempertimbangkan minimal: a. ada atau tidaknya penyelesaian atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana; b. nilai transaksi dan/atau nilai kerugian atas pelanggaran; dan c. dampak terhadap sektor Perbankan, Bank, dan/atau kepentingan Nasabah dan/atau masyarakat. (6) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyetujui permohonan penyelesaian pelanggaran, pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian pelanggaran wajib melaksanakan kesepakatan termasuk membayar ganti rugi. (7) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah dipenuhi seluruhnya oleh pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian pelanggaran, Otoritas Jasa Keuangan menghentikan penyelidikan. (8) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan hak dari pihak yang dirugikan dan bukan merupakan pendapatan Otoritas Jasa Keuangan. (9) Dalam hal: a. Otoritas Jasa Keuangan tidak menyetujui permohonan penyelesaian atas pelanggaran; atau b. pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian pelanggaran tidak memenuhi sebagian atau seluruh kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melanjutkan ke tahap penyidikan. (10) Penyidikan atas tindak pidana Perbankan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan. (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan penyelesaian pelanggaran dan tata cara penyelesaian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 37D UU 7/1992

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 61 (PDF hlm. 32)

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 2 November 2026.

Pasal 19 dihapus oleh UU 4/2023
Pasal 31 dihapus oleh UU 4/2023
Pasal 41 dihapus oleh UU 4/2023
Pasal 51 dihapus oleh UU 4/2023
Pasal 12B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 13A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 15A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 19A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 20A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 20B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 28A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 30A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 36A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 37C disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 37D disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 37E disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 40A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 40B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 40C disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 43A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 44B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 44C disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 45A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 50B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 50C disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 50D disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 7A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 7B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 8A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 1 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 10 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 12A diubah oleh UU 4/2023
Pasal 13 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 14 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 15 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 16 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 18 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 20 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 21 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 23 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 28 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 29 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 30 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 31A diubah oleh UU 4/2023
Pasal 33 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 34 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 35 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 36 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 37 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 38 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 40 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 41A diubah oleh UU 4/2023
Pasal 42 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 42A diubah oleh UU 4/2023
Pasal 43 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 44 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 44A diubah oleh UU 4/2023
Pasal 45 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 46 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 47 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 47A diubah oleh UU 4/2023
Pasal 48 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 49 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 50 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 50A diubah oleh UU 4/2023
Pasal 6 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 7 diubah oleh UU 4/2023
Tetap berlaku menurut UU 21/2008