Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB IV — PERIZINAN, BENTUK HUKUM DAN KEPEMILIKAN Bagian Pertama Perizinan

Pasal 16

UU 7/1992 — PERBANKAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Belum diverifikasi.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh UU 4/2023, Pasal 14 angka 14 (Pasal 16 UU 7/1992).

(1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau BPR dari Otoritas Jasa Keuangan, kecuali kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. (2) Untuk memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan minimal: a. susunan organisasi dan kepengurusan; b. permodalan; c. kepemilikan; d. keahlian di bidang Perbankan; dan e. kelayakan rencana kerja. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan Bank Umum atau BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 16 UU 7/1992

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 61 (PDF hlm. 32)

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 2 November 2026.