UU 4/2026 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) LJK Aset Kripto terdiri atas:a. pedagang aset kripto;b. bursa aset kripto;c. lembaga kliring penjaminan dan penyelesaian perdagangan aset kripto;d. pengelola tempat penyimpanan aset kripto secara terpusat; dane. pihak lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai LJK Aset Kripto.(2) LJK Aset Kripto dalam melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin usaha sesuai dengan lingkup usahanya dari Otoritas Jasa Keuangan.(3) Pedagang aset kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menerima konsumen aset kripto dalam bentuk orang perseorangan dan/atau non-orang perseorangan.(4) Bursa aset kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan paling sedikit oleh 11 (sebelas) perseroan terbatas.(5) Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mayoritas harus merupakan pedagang aset kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang telah mendapatkan izin paling singkat 3 (tiga) tahun dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum izin bursa aset kripto dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.(6) Kepemilikan saham bursa aset kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b oleh setiap pemegang saham paling banyak 20% (dua puluh persen) dari modal disetor.(7) Batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku juga terhadap kepemilikan berdasarkan keterkaitan antar pemegang saham.(8) Seluruh aktivitas terkait aset kripto, termasuk aset kripto yang dilakukan dompet digital aset kripto, wajib ditransaksikan melalui dan/atau dilaporkan kepada bursa aset kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.(9) Lembaga kliring penjaminan dan penyelesaian perdagangan aset kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan minimal:a. memiliki sistem untuk mengimplementasikan penerapan identitas tunggal untuk para konsumen aset kripto; danb. memiliki rekening terpisah yang akan dipergunakan untuk penempatan seluruh dana konsumen sehubungan dengan perdagangan aset kripto.(10) Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan serta penilaian kembali terhadap pihak utama dari LJK Aset Kripto.(11) LJK Aset Kripto bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang disebabkan kesalahan, kelalaian, dan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau perjanjian, yang dilakukan oleh Pengendali, pemegang saham, direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, pegawai, pihak yang memiliki kedudukan setara dengan pemegang saham, direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan/atau dilakukan oleh pihak ketiga yang mewakili atau bekerja untuk kepentingan LJK Aset Kripto.(12) Pihak utama LJK Aset Kripto bertanggung jawab secara pribadi dalam hal terbukti bahwa pihak utama melakukan tindakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara melawan hukum yang menyebabkan kerugian terhadap LJK Aset Kripto.(13) LJK Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh Setiap Orang atau hanya pihak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(14) Ketentuan lebih lanjut mengenai LJK Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (13) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Dasar: Pasal II angka 10 UU 4/2026 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17-06-2026; gambar hlm. 137 dan hlm. 136); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan, diundangkan, dan berlaku 17-06-2026, LN 2026 (62), TLN 7180; mengubah UU 4/2023
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.