Pasal I angka 95
UU 4/2026 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
95. Di antara Pasal 221 dan Pasal 222 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 221A, Pasal 221B, Pasal 221C, Pasal 221D, Pasal 221E, dan Pasal 221F sehingga berbunyi sebagai berikut:
LJK Aset Kripto terdiri atas:
a. pedagang aset kripto;
b. bursa aset kripto;
c. lembaga kliring penjaminan dan penyelesaian perdagangan aset kripto;
d. pengelola tempat penyimpanan aset kripto secara terpusat; dan
e. pihak lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai LJK Aset Kripto.
LJK Aset Kripto dalam melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin usaha sesuai dengan lingkup usahanya dari Otoritas Jasa Keuangan.
Pedagang aset kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menerima konsumen aset kripto dalam bentuk orang perseorangan dan/atau non-orang perseorangan.
Bursa aset kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan paling sedikit oleh 11 (sebelas) perseroan terbatas.
Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mayoritas harus merupakan pedagang aset kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang telah mendapatkan izin paling singkat 3 (tiga) tahun dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum izin bursa aset kripto dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Kepemilikan saham bursa aset kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b oleh setiap pemegang saham paling banyak 20% (dua puluh persen) dari modal disetor.
Batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku juga terhadap kepemilikan berdasarkan keterkaitan antar pemegang saham.
Seluruh aktivitas terkait aset kripto, termasuk aset kripto yang dilakukan dompet digital aset kripto, wajib ditransaksikan melalui dan/atau dilaporkan kepada bursa aset kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
Lembaga kliring penjaminan dan penyelesaian perdagangan aset kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan minimal:
a. memiliki sistem untuk mengimplementasikan penerapan identitas tunggal untuk para konsumen aset kripto; dan
b. memiliki rekening terpisah yang akan dipergunakan untuk penempatan seluruh dana konsumen sehubungan dengan perdagangan aset kripto.
Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan serta penilaian kembali terhadap pihak utama dari LJK Aset Kripto.
LJK Aset Kripto bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang disebabkan kesalahan, kelalaian, dan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau perjanjian, yang dilakukan oleh Pengendali, pemegang saham, direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, pegawai, pihak yang memiliki kedudukan setara dengan pemegang saham, direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan/atau dilakukan oleh pihak ketiga yang mewakili atau bekerja untuk kepentingan LJK Aset Kripto.
Pihak utama LJK Aset Kripto bertanggung jawab secara pribadi dalam hal terbukti bahwa pihak utama melakukan tindakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara melawan hukum yang menyebabkan kerugian terhadap LJK Aset Kripto.
LJK Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh Setiap Orang atau hanya pihak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai LJK Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (13) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
LJK Aset Kripto dan pihak terafiliasi wajib menjaga kerahasiaan rekening, transaksi, dan/atau konsumen aset kripto.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kerahasiaan rekening, transaksi, dan/atau informasi konsumen aset kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Dalam melaksanakan kewenangan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan aset kripto, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk:
a. menetapkan perizinan bagi LJK Aset Kripto, penunjang penyelenggaraan kegiatan aset kripto, atau pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan aset kripto; dan
b. menetapkan kebijakan pengaturan dan pengawasan tertentu mengenai penyelenggaraan kegiatan aset kripto.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
LJK Aset Kripto dan/atau Setiap Orang yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan aset kripto dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung:
a. mengelabui pihak lain dengan cara apa pun sehingga pihak lain menggunakan jasanya, menyerahkan dana, membeli, menjual, mengalihkan, atau menahan produk dan/atau layanan dari LJK Aset Kripto, dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau pihak lain;
b. membuat pernyataan, pemberitahuan, dan/atau pengumuman dalam bentuk apa pun secara tidak benar, atau tidak membuat pernyataan, pemberitahuan, dan/atau pengumuman yang bersifat penting dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau pihak lain secara tidak sah, menghindarkan kerugian untuk diri sendiri dan/atau pihak lain secara tidak sah, memengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, menyerahkan, dan/atau menahan produk dan/atau layanan LJK Aset Kripto secara tidak sah, dan/atau memengaruhi pihak lain untuk menggunakan jasanya secara tidak sah;
c. membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang tidak benar atau menyesatkan sehingga memengaruhi harga aset kripto apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan:
1. pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut tidak benar atau menyesatkan; dan/atau
2. pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran dari pernyataan atau keterangan tersebut;
d. melakukan tindakan yang mengakibatkan adanya gambaran semu atau tindakan yang menyesatkan dalam kegiatan LJK Aset Kripto;
e. melakukan transaksi baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, yang menciptakan harga produk dan/atau layanan LJK Aset Kripto menjadi naik, turun, atau tetap, yang semu, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau pihak lain;
f. melakukan transaksi berdasarkan informasi orang dalam secara melawan hukum; dan
g. melakukan kegiatan sebagai orang dalam yang memengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, menyerahkan, dan/atau menahan produk dan/atau layanan LJK Aset Kripto dan/atau memberikan informasi orang dalam kepada pihak mana pun yang dapat menggunakan informasi orang dalam tersebut untuk menjual, membeli, menahan, atau menyerahkan produk dan/atau layanan LJK Aset Kripto.
Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g berlaku bagi Setiap Orang yang memperoleh informasi orang dalam dan sepatutnya mengetahui bahwa informasi tersebut merupakan informasi orang dalam.
LJK Aset Kripto, penunjang penyelenggaraan kegiatan aset kripto, pendukung kegiatan penawaran aset kripto, persekutuan perdata, dan/atau pihak lain dalam kegiatan penawaran aset kripto dilarang untuk memberikan dokumen dan/atau informasi yang tidak benar atau palsu dalam kegiatan penawaran aset kripto.
Dalam rangka Pelindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (3) huruf e, Otoritas Jasa Keuangan, dengan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, berwenang untuk melakukan pembekuan dan/atau pemblokiran atas penyelenggaraan transaksi dan/atau perdagangan aset kripto oleh pihak asing atau dalam negeri di wilayah Republik Indonesia dan/atau kepada Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan mengenai LJK Aset Kripto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221A, Pasal 221B, Pasal 221C, Pasal 221D, dan Pasal 221E berlaku secara mutatis mutandis terhadap LJK AKD selain Aset Kripto.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal I angka 95 UU 4/2026
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal II angka 10 UU 4/2026 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17-06-2026; gambar hlm. 137 dan hlm. 136); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan, diundangkan, dan berlaku 17-06-2026, LN 2026 (62), TLN 7180; mengubah UU 4/2023
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.