UU 4/2026 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Lembaga Penjamin Simpanan harus menjual seluruh saham Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah atau pihak lain atau mengalihkan sejumlah aset dan kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.(2) Penjualan seluruh saham Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara atau pengalihan seluruh aset dan kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah fungsi utama Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara berjalan dan/atau terdapat investor.(3) Penjualan seluruh saham Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara atau pengalihan seluruh aset dan kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan nilai wajar, secara terbuka, dan transparan.(4) Dalam hal dilakukan penjualan seluruh saham Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara, pinjaman yang diberikan kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90D ayat (9) dikonversi menjadi penyertaan modal Lembaga Penjamin Simpanan pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara.(5) Dalam hal dilakukan pengalihan seluruh aset dan kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara, pinjaman yang diberikan kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90D ayat (9) menjadi biaya penanganan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah oleh Lembaga Penjamin Simpanan.(6) Pihak yang membeli saham Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara harus melakukan penyesuaian permodalan sesuai dengan ketentuan mengenai kewajiban permodalan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria fungsi utama dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara telah berjalan dan/atau terdapat investor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.
Dasar: Pasal II angka 10 UU 4/2026 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17-06-2026; gambar hlm. 137 dan hlm. 136); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan, diundangkan, dan berlaku 17-06-2026, LN 2026 (62), TLN 7180; mengubah UU 4/2023
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.