UU 4/2026 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Lembaga Penjamin Simpanan mendirikan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a untuk menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dan menjalankan aktivitas usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.(2) Dalam pendirian Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku ketentuan yang mewajibkan perseroan terbatas yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas.(3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara dalam 2 (dua) tahap:a. persetujuan prinsip untuk melakukan persiapan pendirian Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah; danb. izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.(4) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan setelah memenuhi persyaratan:a. anggaran dasar yang paling sedikit memuat kegiatan usaha sebagai Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah;b. modal disetor sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas; danc. struktur organisasi dan sumber daya manusia untuk pendirian perseroan terbatas.(5) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan setelah memenuhi persyaratan:a. susunan organisasi; danb. rencana tindak meliputi cara dan jadwal pengalihan, pemenuhan, dan pengelolaan sumber daya manusia, serta migrasi infrastruktur Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara.(6) Uji kemampuan dan kepatutan bagi anggota dewan komisaris dan direksi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara melakukan kegiatan usaha dan sebelum Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara dinilai tingkat kesehatannya oleh Otoritas Jasa Keuangan.(7) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan belum memberikan persetujuan uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan sementara bagi calon anggota dewan komisaris dan calon direksi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara, yang diberi wewenang penuh untuk menjalankan fungsi, tugas, dan tindakan sebagai anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi.(8) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan kebijakan yang berbeda terkait kewajiban permodalan bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara untuk jangka waktu tertentu.(9) Lembaga Penjamin Simpanan berwenang memberikan pinjaman kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara untuk mendukung likuiditas dan kegiatan usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara.(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendirian Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) dan jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Lembaga Penjamin Simpanan kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.
Dasar: Pasal II angka 10 UU 4/2026 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17-06-2026; gambar hlm. 137 dan hlm. 136); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan, diundangkan, dan berlaku 17-06-2026, LN 2026 (62), TLN 7180; mengubah UU 4/2023
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.