Pasal I angka 83
UU 4/2026 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
83. Di antara Pasal 90 dan Pasal 91 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 90A, Pasal 90B, Pasal 90C, Pasal 90D, Pasal 90E, dan Pasal 90F sehingga berbunyi sebagai berikut:
Dalam hal berdasarkan:
a. pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan; dan/atau
b. hasil penilaian kondisi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dari hasil koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan,
ditemukan potensi permasalahan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan pemeriksaan bersama.
Pemeriksaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai langkah antisipatif dan/atau penanganan permasalahan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.
Dalam pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah penerima atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a, Lembaga Penjamin Simpanan berwenang:
a. menetapkan jenis dan kriteria aset dan kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi yang dialihkan;
b. mengalihkan kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi yang diikuti dengan pengalihan sebagian atau seluruh aset Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi tanpa persetujuan pemegang polis, tertanggung, peserta, kreditur, debitur, dan/atau pihak lain;
c. melakukan pembayaran kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah penerima atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara atas selisih kurang antara nilai aset dan nilai kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi yang dialihkan; dan
d. melakukan wewenang lain.
Ketentuan mengenai jenis dan kriteria aset dan kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.
Pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi oleh Lembaga Penjamin Simpanan kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah penerima dan/atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara, terjadi demi hukum sejak akta pengalihan ditandatangani.
Pengalihan demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi perizinan untuk melakukan kegiatan tertentu yang dimiliki Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara.
Pengalihan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diikuti dengan proses penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Setelah dilakukan pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah penerima dan/atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara, Lembaga Penjamin Simpanan meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk mencabut izin usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi yang telah dialihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajibannya.
Lembaga Penjamin Simpanan melakukan proses likuidasi terhadap Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi yang telah dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Lembaga Penjamin Simpanan mendirikan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a untuk menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dan menjalankan aktivitas usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.
Dalam pendirian Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku ketentuan yang mewajibkan perseroan terbatas yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas.
Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara dalam 2 (dua) tahap:
a. persetujuan prinsip untuk melakukan persiapan pendirian Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah; dan
b. izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.
Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan setelah memenuhi persyaratan:
a. anggaran dasar yang paling sedikit memuat kegiatan usaha sebagai Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah;
b. modal disetor sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas; dan
c. struktur organisasi dan sumber daya manusia untuk pendirian perseroan terbatas.
Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan setelah memenuhi persyaratan:
a. susunan organisasi; dan
b. rencana tindak meliputi cara dan jadwal pengalihan, pemenuhan, dan pengelolaan sumber daya manusia, serta migrasi infrastruktur Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara.
Uji kemampuan dan kepatutan bagi anggota dewan komisaris dan direksi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara melakukan kegiatan usaha dan sebelum Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara dinilai tingkat kesehatannya oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan belum memberikan persetujuan uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan sementara bagi calon anggota dewan komisaris dan calon direksi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara, yang diberi wewenang penuh untuk menjalankan fungsi, tugas, dan tindakan sebagai anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi.
Otoritas Jasa Keuangan menetapkan kebijakan yang berbeda terkait kewajiban permodalan bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara untuk jangka waktu tertentu.
Lembaga Penjamin Simpanan berwenang memberikan pinjaman kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara untuk mendukung likuiditas dan kegiatan usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendirian Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) dan jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Lembaga Penjamin Simpanan kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.
Lembaga Penjamin Simpanan harus menjual seluruh saham Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah atau pihak lain atau mengalihkan sejumlah aset dan kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.
Penjualan seluruh saham Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara atau pengalihan seluruh aset dan kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah fungsi utama Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara berjalan dan/atau terdapat investor.
Penjualan seluruh saham Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara atau pengalihan seluruh aset dan kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan nilai wajar, secara terbuka, dan transparan.
Dalam hal dilakukan penjualan seluruh saham Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara, pinjaman yang diberikan kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90D ayat (9) dikonversi menjadi penyertaan modal Lembaga Penjamin Simpanan pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara.
Dalam hal dilakukan pengalihan seluruh aset dan kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara, pinjaman yang diberikan kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90D ayat (9) menjadi biaya penanganan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
Pihak yang membeli saham Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara harus melakukan penyesuaian permodalan sesuai dengan ketentuan mengenai kewajiban permodalan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria fungsi utama dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara telah berjalan dan/atau terdapat investor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.
(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah penerima, yang merupakan emiten atau perusahaan publik, dan diperintahkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan/atau Otoritas Jasa Keuangan untuk:
a. melakukan penambahan modal disetor; dan/atau
b. melakukan transaksi tertentu yang memenuhi kriteria:
1. materialitas transaksi tertentu; dan/atau
2. transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan,
dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal mengenai hak memesan efek terlebih dahulu, transaksi material, transaksi afiliasi, dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
(2) Tindakan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi yang merupakan emiten atau perusahaan publik dan mengakibatkan Lembaga Penjamin Simpanan menjadi pengendali baru dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi dimaksud, tidak wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal mengenai pengambilalihan perusahaan terbuka dan penawaran tender wajib.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis bagi pihak lain yang diperintahkan Lembaga Penjamin Simpanan untuk melakukan pengambilalihan pengendalian Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi.
(4) Dalam penanganan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi yang merupakan emiten atau perusahaan publik, kustodian wajib melaksanakan perintah Lembaga Penjamin Simpanan untuk mengeluarkan efek dan/atau dana yang tercatat pada rekening efek meskipun tidak terdapat perintah tertulis dari pemegang rekening efek atau pihak yang diberi wewenang oleh pemegang rekening efek untuk bertindak atas namanya sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai pasar modal.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perintah Lembaga Penjamin Simpanan kepada kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal I angka 83 UU 4/2026
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal II angka 10 UU 4/2026 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17-06-2026; gambar hlm. 137 dan hlm. 136); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan, diundangkan, dan berlaku 17-06-2026, LN 2026 (62), TLN 7180; mengubah UU 4/2023
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.