Pasal I angka 82 (Pasal 90)

UU 4/2026 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada Lembaga Penjamin Simpanan setiap penetapan status pengawasan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah. (2) Status pengawasan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam pengawasan normal; b. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam penyehatan; dan c. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi. (3) Pada saat Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah ditetapkan sebagai Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dalam hal Otoritas Jasa Keuangan melakukan kewenangan berupa: a. memerintahkan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah untuk menjual sebagian atau seluruh aset dan/atau mengalihkan kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah kepada pihak lain; b. memerintahkan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah untuk menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah kepada pihak lain; c. membatasi kegiatan usaha tertentu Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah; dan/atau d. menunjuk pengelola statuter dan memerintahkan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah untuk mendukung pelaksanaan tugas pengelola statuter yang ditempatkan di Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah, Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan. (4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menetapkan status Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah sebagai Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Lembaga Penjamin Simpanan melaksanakan: a. uji tuntas untuk mengetahui kondisi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah secara keseluruhan; b. penjajakan kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah lain yang bersedia menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah; dan/atau c. penjajakan kepada investor yang bersedia mengambil alih Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah. (5) Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam penyehatan untuk: a. menjaga kondisi keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah sehingga tidak terjadi penurunan aset dan/atau peningkatan kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah secara materiel; dan b. mendukung pelaksanaan tindakan Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menetapkan status pengawasan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Otoritas Jasa Keuangan menyerahkan penanganan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi kepada Lembaga Penjamin Simpanan. (7) Setelah Otoritas Jasa Keuangan menyerahkan penanganan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi kepada Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Lembaga Penjamin Simpanan melakukan langkah persiapan pelaksanaan program penjaminan polis. (8) Dalam melakukan langkah persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Lembaga Penjamin Simpanan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah. (9) Otoritas Jasa Keuangan memberikan data dan informasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi kepada Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7). (10) Mekanisme pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta jenis, bentuk, dan tata cara pemberian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dituangkan dalam nota kesepahaman antara Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penetapan status pengawasan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal I angka 82 (Pasal 90) UU 4/2026

PDF naskah resmi, halaman 86

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal II angka 10 UU 4/2026 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17-06-2026; gambar hlm. 137 dan hlm. 136); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan, diundangkan, dan berlaku 17-06-2026, LN 2026 (62), TLN 7180; mengubah UU 4/2023

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH