BAB III — PENDIRIAN, KEPEMILIKAN, DAN PERIZINAN · BAB III Bagian Kesatu — Pendirian

Pasal 5

UU 1/2013 — LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Belum diverifikasi.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh UU 4/2023, Pasal 204 angka 1 (Pasal 5 UU 1/2013).

(1) Bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas: a. koperasi; dan b. perseroan terbatas. (2) Kepemilikan saham perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit 60% (enam puluh persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan/atau badan usaha milik desa. (3) Sisa kepemilikan saham perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimiliki oleh: a. warga negara Indonesia; dan/atau b. koperasi. (4) Kepemilikan setiap warga negara Indonesia atas saham perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen).

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 5 UU 1/2013

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 42 (PDF hlm. 14)

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 2 November 2026.

Pasal 30A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 30B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 30C disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 38A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 38B disisipkan oleh UU 4/2023
BAB X diubah oleh UU 4/2023
Pasal 11 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 16 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 23 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 28 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 30 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 31 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 33 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 34 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 35 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 36 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 37 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 38 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 5 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 8 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 9 diubah oleh UU 4/2023