BAB XI — SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

UU 1/2013 — LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Belum diverifikasi.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh UU 4/2023, Pasal 204 angka 12 (Pasal 33 UU 1/2013).

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9 ayat (5) huruf b, Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 18, Pasal 24, Pasal 27, Pasal 29 ayat (1), dan Pasal 30 dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pemberhentian dan/atau penggantian direksi atau pengurus LKM; c. pembekuan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; d. denda administratif; dan/atau e. pencabutan izin usaha. (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 33 UU 1/2013

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 42 (PDF hlm. 14)

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 2 November 2026.

Pasal 30A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 30B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 30C disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 38A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 38B disisipkan oleh UU 4/2023
BAB X diubah oleh UU 4/2023
Pasal 11 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 16 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 23 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 28 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 30 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 31 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 33 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 34 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 35 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 36 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 37 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 38 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 5 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 8 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 9 diubah oleh UU 4/2023