Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB X — PEMBINAAN, PENGATURAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 28

UU 1/2013 — LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Belum diverifikasi.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh UU 4/2023, Pasal 204 angka 8 (Pasal 28 UU 1/2013).

(1) Pengaturan terhadap LKM dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap LKM skala usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap LKM skala usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dan skala usaha besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. (5) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyiapkan infrastruktur pembinaan dan pengawasan LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, dan Pemerintah Daerah provinsi melakukan upaya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan LKM oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 28 UU 1/2013

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 42 (PDF hlm. 14)

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 2 November 2026.