BAB VII — PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PEMBUBARAN

Pasal 23

UU 1/2013 — LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Belum diverifikasi.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh UU 4/2023, Pasal 204 angka 6 (Pasal 23 UU 1/2013).

(1) Untuk mewujudkan LKM yang sehat, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan tingkat kesehatan dan prinsip kehati-hatian usaha. (2) Dalam hal LKM tidak memenuhi tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota berwenang untuk meminta: a. pemegang saham atau pengurus dan/atau anggota menambah modal; b. pemegang saham atau rapat anggota mengganti dewan komisaris atau pengawas dan/atau direksi atau pengurus LKM; c. LKM menghapusbukukan Pinjaman atau Pembiayaan yang macet dan memperhitungkan kerugian LKM dengan modalnya; d. LKM melakukan penggabungan atau peleburan dengan LKM lain; e. LKM mengalihkan kepemilikannya kepada pihak lain yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban; f. LKM menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan LKM kepada pihak lain; g. LKM menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban kepada LKM atau pihak lain; dan/atau h. LKM melakukan tindakan lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (3) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum cukup untuk memenuhi tingkat kesehatan LKM, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha LKM dan memerintahkan direksi atau pengurus LKM untuk segera menyelenggarakan rapat umum pemegang saham, rapat anggota, atau rapat sejenis guna membubarkan badan hukum LKM dan membentuk tim likuidasi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindakan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pencabutan izin usaha dan pembubaran LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 23 UU 1/2013

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 42 (PDF hlm. 14)

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 2 November 2026.

Pasal 30A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 30B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 30C disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 38A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 38B disisipkan oleh UU 4/2023
BAB X diubah oleh UU 4/2023
Pasal 11 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 16 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 23 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 28 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 30 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 31 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 33 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 34 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 35 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 36 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 37 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 38 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 5 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 8 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 9 diubah oleh UU 4/2023