Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Romawi II angka 4 huruf b

SEOJK 37/SEOJK.05/2017 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

b. Menetapkan Toleransi Risiko 1) Toleransi risiko merupakan tingkat dan jenis risiko yang secara maksimum ditetapkan oleh PJK IKNB. Toleransi risiko merupakan penjabaran dari tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite). 2) Toleransi risiko adalah komponen penting dari manajemen risiko yang efektif. 3) Sebelum mempertimbangkan mitigasi risiko, PJK IKNB harus menetapkan toleransi risiko. 4) Pada saat mempertimbangkan ancaman, konsep toleransi risiko akan memampukan PJK IKNB untuk menentukan tingkat ancaman risiko yang dapat ditoleransi oleh PJK IKNB. 5) Dalam menetapkan toleransi risiko, PJK IKNB perlu mempertimbangkan kategori risiko di bawah ini yang dapat mempengaruhi PJK IKNB, antara lain: a) risiko pengaturan (regulatory risk); b) risiko reputasi (reputational risk); c) risiko hukum (legal risk); dan d) risiko keuangan (financial risk).

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi II angka 4 huruf b SEOJK 37/SEOJK.05/2017

PDF naskah resmi, halaman 21

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi IX SEOJK 37/SEOJK.05/2017 (mulai berlaku 17 Juli 2017); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH