Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
B. Dokumen Persyaratan Administratif
1. Kelengkapan dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 6 bagi pihak yang dicalonkan sebagai PSP orang perseorangan PVML, yaitu salinan digital (softcopy):
a. daftar isian yang telah diisi lengkap dengan menggunakan format 4 huruf A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan melampirkan salinan digital (softcopy):
1) dokumen identitas diri berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
2) nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi warga negara Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi warga negara asing;
3) pas foto berwarna terbaru;
4) Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak tahun terakhir; dan
5) rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir;
b. daftar riwayat hidup PSP orang perseorangan PVML yang telah diisi lengkap dengan menggunakan format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
c. surat pernyataan yang telah diisi lengkap, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh pihak yang dicalonkan dengan menggunakan format 5 huruf A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, paling sedikit memuat pernyataan memenuhi aspek integritas, aspek kelayakan keuangan, dan tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu lembaga jasa keuangan.
2. Kelengkapan dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 6 bagi pihak yang dicalonkan sebagai PSP berbentuk badan hukum, yaitu salinan digital (softcopy):
a. daftar isian yang telah diisi lengkap dengan menggunakan format 4 huruf B sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang memuat data badan hukum, dengan melampirkan salinan digital (softcopy):
1) dokumen pendirian berupa akta pendirian badan hukum, termasuk perubahan anggaran dasar terakhir yang disahkan instansi berwenang atau dokumen yang setara bagi badan usaha asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal; dan
2) nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi badan hukum Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi badan hukum asing,
b. laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
c. daftar riwayat hidup anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang telah diisi lengkap dengan menggunakan format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan melampirkan salinan digital (softcopy):
1) dokumen identitas diri berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
2) nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi warga negara Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi warga negara asing; dan
3) pas foto berwarna terbaru;
d. surat pernyataan badan hukum yang diwakili oleh direksi yang telah diisi lengkap dan bermeterai cukup dengan menggunakan format 5 huruf A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, paling sedikit memuat pernyataan memenuhi aspek integritas, aspek kelayakan keuangan, dan tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu lembaga jasa keuangan;
e. struktur kepemilikan perusahaan sampai dengan ultimate shareholder;
f. surat pernyataan ultimate shareholder yang telah disusun dan bermeterai cukup, yang memuat pernyataan penjelasan rinci terkait nature hubungan antara ultimate shareholder calon pemegang saham pengendali dengan perusahaan yang akan diambil alih;
g. surat pernyataan ultimate shareholder yang telah disusun dan bermeterai cukup, yang memuat pernyataan tidak melakukan praktik nominee, saham pinjam nama, maupun acting in concert, yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap PVML yang diambil alih; dan
h. dokumen lainnya terkait pemegang saham tidak langsung sampai dengan ultimate shareholder (dalam hal dibutuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan).
3. Kelengkapan dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 6 bagi pihak yang dicalonkan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana, dan Pengelola Statuter, yaitu salinan digital (softcopy):
a. daftar riwayat hidup yang telah diisi lengkap dengan menggunakan format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan melampirkan salinan digital (softcopy):
1) data pribadi:
a) dokumen identitas diri berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
b) nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi warga negara Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi warga negara asing; dan
c) pas foto berwarna terbaru;
2) dokumen riwayat pendidikan formal:
a) ijazah terakhir;
b) sertifikasi yang relevan dengan jabatan di PVML dengan mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai pengembangan kualitas sumber daya manusia PVML; dan
c) sertifikat keahlian (jika ada dan/atau terdapat kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan);
3) dokumen pelatihan yang pernah diikuti, berupa tanda lulus atau sertifikat kehadiran pelatihan dan/atau seminar yang pernah diikuti (jika ada); dan
4) dokumen riwayat pekerjaan:
a) surat keterangan pengalaman bekerja;
b) surat rekomendasi dan/atau surat pernyataan akan mengundurkan diri dari tempat bekerja sebelumnya; dan
c) rekomendasi dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah khusus bagi anggota Dewan Pengawas Syariah;
b. surat pernyataan yang telah diisi lengkap, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh pihak yang dicalonkan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana, dan Pengelola Statuter, dengan menggunakan format 5 huruf B sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, paling sedikit memuat pernyataan memenuhi aspek integritas, aspek reputasi keuangan, dan tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu lembaga jasa keuangan;
c. tulisan mengenai rencana yang akan dilakukan setelah diangkat pada jabatan yang dituju dengan menggunakan format 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, meliputi:
1) visi dan misi;
2) program yang akan dilakukan selama menjabat; dan
3) target yang akan dicapai selama menjabat; dan
d. surat pernyataan tidak terafiliasi dengan PVML yang telah diisi lengkap, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh pihak yang dicalonkan dengan menggunakan format 5 huruf C sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, bagi calon komisaris independen.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi IV huruf B SEOJK 22/SEOJK.06/2024
PDF naskah resmi, halaman 16
Status regulasi
Berlaku ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Romawi X angka 2 SEOJK 22/SEOJK.06/2024 (mulai berlaku 24-12-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini; belum dikonfirmasi JDIH
Dasar: Romawi X angka 2 SEOJK 22/SEOJK.06/2024 (mulai berlaku 24-12-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini
Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.