Romawi IV huruf A
SEOJK 22/SEOJK.06/2024 — Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
A. Prosedur Permohonan
1. Permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama diajukan oleh:
a. calon pemilik, pendiri, atau anggota Direksi PVML, dalam hal permohonan izin usaha PVML;
b. anggota Direksi PVML, dalam hal PVML telah memperoleh izin usaha;
c. Menteri yang membidangi keuangan, bagi LPEI, dalam hal pengajuan persetujuan calon anggota Dewan Direktur;
d. Dewan Direktur, bagi LPEI, dalam hal pengajuan persetujuan calon Direktur Pelaksana; dan
e. Menteri yang membidangi keuangan, bagi PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
2. Dalam hal anggota Direksi PVML sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a atau huruf b tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan PVML, permohonan diajukan oleh:
a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan PVML;
b. anggota Dewan Komisaris apabila seluruh anggota Direksi tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan PVML; atau
c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS apabila seluruh anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan PVML.
3. Permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Pengajuan permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama bagi calon Pihak Utama yang disampaikan oleh PVML harus mencantumkan jumlah Pihak Utama sesuai dengan posisi jabatan yang dituju. Sebagai contoh dalam hal terdapat 2 (dua) posisi jabatan yang dituju di suatu PVML maka PVML hanya dapat menyampaikan 2 (dua) calon Pihak Utama untuk diajukan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan.
5. Posisi jabatan yang dituju sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditulis secara lengkap dan jelas, contoh direktur utama, direktur operasional, direktur keuangan, atau direktur sumber daya manusia.
6. Penyampaian surat permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada angka 3 harus dilengkapi dokumen persyaratan administratif.
7. PVML melakukan pengisian daftar pemenuhan dokumen persyaratan administratif dengan menggunakan format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
8. PVML harus terlebih dahulu melakukan penilaian sendiri (self assessment) terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana, dan Pengelola Statuter sebelum diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
9. Penilaian sendiri (self assessment) sebagaimana dimaksud pada angka 8 dilakukan oleh pihak yang memiliki komite remunerasi dan nominasi pada masing-masing PVML. Bagi PVML yang tidak memiliki komite remunerasi dan nominasi, penilaian sendiri (self assessment) dapat dilakukan oleh pejabat yang membawahi fungsi sumber daya manusia.
10. Hasil pelaksanaan penilaian sendiri (self assessment) terhadap calon Pihak Utama ditandatangani oleh pihak yang melakukan penilaian sendiri (self assessment) sebagaimana dimaksud pada angka 9.
11. Dalam rangka proses penilaian kemampuan dan kepatutan, PVML mengajukan dokumen administratif berupa:
a. permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada angka 3;
b. pengisian daftar pemenuhan dokumen pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada angka 7; dan
c. penilaian sendiri (self assessment) terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana, dan Pengelola Statuter sebagaimana dimaksud pada angka 8,
kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
12. Dengan penyampaian permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama dilakukan secara daring sebagaimana dimaksud pada angka 11, Perusahaan tidak perlu menyampaikan dokumen cetak.
13. Surat permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama dan/atau dokumen persyaratan administratif yang disampaikan secara daring sebagaimana dimaksud pada angka 11 adalah hasil pindai (scan) berwarna atas dokumen asli.
14. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia atau terjadi gangguan teknis atau keadaan kahar, penyampaian permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama dan/atau dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf a, huruf b, dan huruf c disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk dokumen elektronik secara daring melalui surat elektronik atau media lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
15. Dalam hal terjadi gangguan teknis atau keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada angka 14, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan atau melalui surat elektronik maupun media lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada PVML.
16. Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada angka 14 dan angka 15 antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, pandemi, serangan siber, dan/atau bencana alam seperti gempa bumi atau banjir.
17. Penyampaian dokumen elektronik melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 14 disampaikan melalui alamat mailingroomwismul@ojk.go.id atau alamat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan ditujukan kepada: Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya u.p. Direktur Perizinan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
18. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data atau surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis atau PVML mengalami gangguan sehingga tidak dapat menyampaikan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 14, PVML menyampaikan dokumen elektronik menggunakan media penyimpanan data elektronik yang dikirimkan secara luring disertai dengan pemberitahuan secara tertulis melalui surat yang ditandatangani oleh direksi atau yang setara, dengan cara sebagai berikut:
a. bagi PVML yang berkantor pusat di kota Jakarta, ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya u.p. Direktur Perizinan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 42 Jakarta 12710; atau
b. bagi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, Perusahaan Pergadaian, dan Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang berkantor pusat di luar wilayah kota Jakarta, ditujukan kepada Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat.
19. Penyampaian permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama dan/atau dokumen persyaratan administratif secara luring sebagaimana dimaksud pada angka 18, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a. diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan; atau
b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
20. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama dan/atau dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada angka 18, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat dan/atau pengumuman.
21. PVML harus menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan secara luring adalah benar dan sama dengan dokumen aslinya.
22. PVML dinyatakan telah menyampaikan permohonan persetujuan Pihak Utama dengan ketentuan:
a. untuk penyampaian secara daring melalui:
1) sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
2) surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan bukti pengiriman surat elektronik, dalam hal pengiriman melalui jaringan komunikasi data tidak dapat dilakukan; atau
b. untuk penyampaian secara luring, dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.
23. PVML harus menyimpan dokumen cetak atas dokumen permohonan persetujuan Pihak Utama dan dokumen persyaratan administratif yang telah disampaikan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan atau melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan selama persetujuan Pihak Utama masih berlaku.
24. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan verifikasi kelengkapan, kebenaran, dan/atau kewajaran atas dokumen permohonan persetujuan Pihak Utama dan dokumen persyaratan administratif yang telah disampaikan oleh PVML melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan atau melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi IV huruf A SEOJK 22/SEOJK.06/2024
Status regulasi
Berlaku ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Romawi X angka 2 SEOJK 22/SEOJK.06/2024 (mulai berlaku 24-12-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini; belum dikonfirmasi JDIH
Dasar: Romawi X angka 2 SEOJK 22/SEOJK.06/2024 (mulai berlaku 24-12-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini
Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.