Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Romawi III angka 2

SEOJK 21/SEOJK.07/2025 — Penilaian Kemampuan dan Kepatutan serta Penilaian Kembali bagi Pihak Utama di Sektor Inovasi Teknologi Keuangan, serta Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

2. Tata Cara Penilaian Kembali a. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kembali melalui tahapan: 1) pelaksanaan klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi kepada Pihak Utama yang dinilai kembali; 2) penetapan dan penyampaian hasil sementara penilaian kembali kepada Pihak Utama yang dinilai kembali; 3) pemberian tanggapan dari Pihak Utama yang dinilai kembali terhadap hasil sementara penilaian kembali; dan 4) penetapan dan pemberitahuan hasil akhir penilaian kembali kepada Pihak Utama yang dinilai kembali. b. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat permintaan klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) kepada Pihak Utama yang dinilai kembali. c. Terhadap Pihak Utama yang sudah tidak memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh pada Penyelenggara IAKD saat dilakukan penilaian kembali, pemberitahuan untuk permintaan klarifikasi dapat dilakukan dengan cara berkorespondensi melalui pihak yang dapat dihubungi dan/atau pemanggilan melalui media massa. d. Pihak Utama yang dinilai kembali diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan atas permintaan klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1), paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi secara tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan. e. Dalam hal pihak yang dinilai kembali adalah Pihak Utama pengendali berupa badan hukum, tanggapan atas permintaan klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi dilakukan oleh anggota Direksi atau pihak lain dalam badan hukum yang berwenang mewakili badan hukum sesuai dengan anggaran dasar atau yang setara bagi badan hukum asing, atau pemilik dan pengendali terakhir (ultimate shareholder) dari badan hukum tersebut. f. Dalam hal Pihak Utama yang dinilai kembali tidak menggunakan hak untuk menyampaikan klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi dalam huruf d maka Otoritas Jasa Keuangan melakukan penetapan dan penyampaian hasil sementara penilaian kembali kepada Pihak Utama yang dinilai kembali. g. Berdasarkan hasil klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penetapan dan penyampaian hasil sementara penilaian kembali kepada Pihak Utama yang dinilai kembali. h. Pihak Utama yang dinilai kembali diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan atas hasil sementara penilaian kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf f atau huruf g, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat Otoritas Jasa Keuangan. i. Dalam hal Pihak Utama yang dinilai kembali tidak menggunakan hak untuk menyampaikan tanggapan atas hasil sementara penilaian kembali dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf h, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil sementara penilaian kembali menjadi hasil akhir penilaian kembali. j. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memperoleh bukti, data, dan/atau informasi baru sebelum penetapan dan pemberitahuan hasil akhir penilaian kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 4), Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil akhir penilaian kembali dengan mempertimbangkan bukti, data, dan/atau informasi baru yang diperoleh. k. Penetapan hasil akhir penilaian kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau huruf j dilakukan dengan tetap mengacu pada proses sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) sampai dengan angka 3). l. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemanggilan terhadap Pihak Utama untuk dilakukan klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi dalam penilaian kembali Pihak Utama secara tatap muka. m. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan klarifikasi secara tatap muka dalam Penilaian Kembali Pihak Utama sebagaimana dimaksud dalam huruf l secara daring dengan pertimbangan tertentu. n. Ketentuan pertimbangan tertentu dalam pelaksanaan presentasi dan pemaparan calon Pihak Utama pengendali secara daring sebagaimana dimaksud dalam romawi II angka 4 huruf b angka 14) sampai dengan angka 16) berlaku mutatis mutandis dalam pelaksanaan wawancara sebagaimana dimaksud dalam huruf m.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi III angka 2 SEOJK 21/SEOJK.07/2025

PDF naskah resmi, halaman 31

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi V angka 2 SEOJK 21/SEOJK.07/2025 (mulai berlaku 1 Oktober 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 01-10-2025

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH