Romawi III angka 1 huruf b
SEOJK 21/SEOJK.07/2025 — Penilaian Kemampuan dan Kepatutan serta Penilaian Kembali bagi Pihak Utama di Sektor Inovasi Teknologi Keuangan, serta Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
b. Ruang lingkup Penilaian Kembali Pihak Utama
1) Pelaksanaan penilaian kembali terhadap Pihak Utama dilakukan setiap saat apabila berdasarkan bukti, data, dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan hasil pengawasan tidak langsung (off site supervision), pengawasan langsung (on site supervision), dan/atau informasi lainnya yang diperoleh pengawas, terdapat indikasi keterlibatan dan/atau bertanggung jawab terhadap:
a) permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan pada Pihak Utama pengendali; atau
b) permasalahan integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada Pihak Utama pengurus.
2) Permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan bagi Pihak Utama pengendali sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a) adalah permasalahan yang terkait dengan:
a) tindakan-tindakan baik secara langsung atau tidak langsung berupa:
(1) memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama pengurus, dan/atau pegawai Penyelenggara IAKD untuk menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya, antara lain:
(1) pencatatan palsu dan/atau transaksi fiktif baik yang dilakukan pada sisi aset maupun liabilitas Penyelenggara IAKD termasuk transaksi pada rekening administratif;
(2) penggelapan atau manipulasi;
(3) praktik pembukuan dan/atau laporan keuangan Penyelenggara IAKD yang tidak benar;
(4) pembobolan teknologi sistem informasi Penyelenggara IAKD; dan
(5) menyembunyikan, merusak, dan/atau menghilangkan catatan pembukuan dan/atau dokumen pendukung transaksi atau catatan pembukuan Penyelenggara IAKD;
(2) memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama pengurus dan/atau pegawai Penyelenggara IAKD untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai Penyelenggara IAKD, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Penyelenggara IAKD, antara lain:
(a) penjualan dan/atau pembelian aset termasuk aset dalam bentuk instrumen investasi milik Penyelenggara IAKD dengan harga yang tidak wajar dibandingkan harga pasar;
(b) pemberian fasilitas dan/atau gaji yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau tidak wajar kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai dan/atau pihak lain;
(c) pemberian komisi kepada pihak lain secara tidak wajar sehubungan dengan penyelenggaraan aktivitas usaha;
(d) penerimaan fee secara tidak wajar sehubungan dengan penyelenggaraan aktivitas usaha; dan
(e) tindakan yang memanfaatkan Penyelenggara IAKD untuk membiayai kepentingan sendiri dan/atau kelompok usahanya secara melawan hukum;
(3) memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama pengurus, dan/atau pegawai Penyelenggara IAKD untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan dan/atau prinsip pengelolaan Penyelenggara IAKD yang baik, antara lain:
(a) praktik manajemen pengelolaan utang dan/atau kewajiban yang tidak sehat;
(b) pemasaran produk dan/atau melakukan kegiatan yang belum mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
(c) pembelian atau pelepasan aset termasuk aset dalam bentuk instrumen investasi yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko; dan
(d) penyediaan dana kepada pihak, sektor, dan/atau kegiatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama pengurus dan/atau pegawai Penyelenggara IAKD yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip syariah di sektor jasa keuangan syariah;
b) terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu:
(1) tindak pidana di sektor jasa keuangan;
(2) tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih; dan/atau
(3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan;
c) menyebabkan Penyelenggara IAKD mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha Penyelenggara IAKD dan/atau dapat membahayakan industri jasa keuangan, antara lain tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan Penyelenggara IAKD dibekukan kegiatan usahanya dan/atau dicabut izin usahanya;
d) tidak melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu;
e) memiliki riwayat kredit dan/atau pembiayaan macet di LJK dan/atau menjadi pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dari perusahaan yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet, tidak termasuk kredit dan/atau pembiayaan macet yang berasal dari annual fee, biaya administrasi, dan/atau tagihan lainnya yang bukan berasal dari transaksi pemakaian kartu kredit;
f) terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya;
g) tidak melakukan upaya yang diperlukan pada saat Penyelenggara IAKD menghadapi kesulitan keuangan, antara lain:
(1) tidak melakukan upaya penambahan setoran modal; atau
(2) tidak melakukan upaya mencari investor baru;
h) menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pemerintah, antara lain komitmen yang telah disepakati untuk dipenuhi oleh Penyelenggara IAKD sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan langsung Penyelenggara IAKD;
i) menghambat atau mengganggu:
(1) upaya dan pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
(2) upaya dari Pihak Utama Penyelenggara IAKD dan/atau pihak lain,
dalam penanganan permasalahan Penyelenggara IAKD; dan/atau
j) permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan selain huruf a) sampai dengan huruf i) yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain mendapatkan sanksi dari asosiasi karena pelanggaran kode etik atau digugat secara perdata karena wanprestasi yang dikaitkan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Utama berdasarkan temuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
3) Permasalahan integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi bagi Pihak Utama pengurus sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b) adalah permasalahan yang terkait dengan:
a) tindakan-tindakan baik secara langsung atau tidak langsung berupa:
(1) menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya, antara lain:
(a) pencatatan palsu dan/atau transaksi fiktif baik yang dilakukan pada sisi aset maupun liabilitas Penyelenggara IAKD termasuk transaksi pada rekening administratif;
(b) penggelapan atau manipulasi;
(c) praktik pembukuan dan/atau laporan keuangan Penyelenggara IAKD yang tidak benar;
(d) pembobolan teknologi sistem informasi Penyelenggara IAKD; dan
(e) menyembunyikan, merusak, dan/atau menghilangkan catatan pembukuan dan/atau dokumen pendukung transaksi atau catatan pembukuan Penyelenggara IAKD;
(2) memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai Penyelenggara IAKD, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Penyelenggara IAKD, antara lain:
(a) penjualan dan/atau pembelian aset termasuk aset dalam bentuk instrumen investasi milik Penyelenggara IAKD dengan harga yang tidak wajar dibandingkan harga pasar;
(b) pemberian fasilitas dan/atau gaji yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau tidak wajar kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai, dan/atau pihak lain;
(c) penerimaan fee secara tidak wajar sehubungan dengan penyelenggaraan aktivitas usaha; dan
(d) tindakan yang memanfaatkan Penyelenggara IAKD untuk membiayai kepentingan sendiri dan/atau kelompok usahanya secara melawan hukum;
(3) melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan dan/atau prinsip pengelolaan Penyelenggara IAKD yang baik, antara lain:
(a) praktik manajemen pengelolaan utang dan/atau kewajiban yang tidak sehat;
(b) pemasaran produk dan/atau melakukan kegiatan yang belum mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
(c) pembelian atau pelepasan aset termasuk aset dalam bentuk instrumen investasi yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko; dan
(d) penyediaan dana kepada pihak, sektor, dan/atau kegiatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
(4) melanggar prinsip syariah di sektor jasa keuangan syariah;
b) terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu:
(1) tindak pidana di sektor jasa keuangan;
(2) tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih; dan/atau
(3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan;
c) menyebabkan Penyelenggara IAKD mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha Penyelenggara IAKD dan/atau dapat membahayakan industri jasa keuangan, antara lain tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan Penyelenggara IAKD dibekukan kegiatan usahanya dan/atau dicabut izin usahanya;
d) tidak melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu;
e) memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet di LJK dan/atau menjadi pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dari perusahaan yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet, tidak termasuk kredit dan/atau pembiayaan macet yang berasal dari annual fee, biaya administrasi, dan/atau tagihan lainnya yang bukan berasal dari transaksi pemakaian kartu kredit;
f) terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya;
g) tidak melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Penyelenggara IAKD yang sehat, antara lain adalah kemampuan untuk menginterpretasikan visi dan misi dari Penyelenggara IAKD, mengantisipasi perkembangan perekonomian dan sektor jasa keuangan, menganalisis situasi industri Penyelenggara IAKD dan sektor industri yang terkait langsung dengan aktivitas usaha dari Penyelenggara IAKD; dan
h) menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pemerintah, antara lain yang telah disepakati untuk dipenuhi oleh Penyelenggara IAKD sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan langsung Penyelenggara IAKD;
i) menghambat atau mengganggu:
(1) upaya dan pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
(2) upaya dari Pihak Utama Penyelenggara IAKD dan/atau pihak lain,
dalam penanganan permasalahan Penyelenggara IAKD; dan/atau
j) permasalahan integritas, reputasi keuangan dan/atau kompetensi selain huruf a) sampai dengan huruf i) yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi III angka 1 huruf b SEOJK 21/SEOJK.07/2025
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Romawi V angka 2 SEOJK 21/SEOJK.07/2025 (mulai berlaku 1 Oktober 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 01-10-2025
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.