Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
1. Penyelenggara harus menyampaikan permohonan perizinan, permohonan persetujuan, dan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi serta dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan.
2. Penyampaian permohonan perizinan, permohonan persetujuan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilengkapi dengan formulir hasil penilaian sendiri (self assessment) yang ditandatangani oleh Direksi Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Permohonan perizinan, permohonan persetujuan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
4. Dokumen pendukung yang dipersyaratkan sebagai lampiran permohonan perizinan, permohonan persetujuan, dan pelaporan yang disampaikan secara daring adalah dokumen elektronik yang dapat berupa hasil pindai (scan) berwarna atas dokumen asli.
5. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 belum tersedia atau mengalami gangguan teknis maka pengajuan permohonan perizinan, permohonan persetujuan, dan pelaporan disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik melalui surat elektronik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 5, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan dalam situs web Otoritas Jasa Keuangan atau melalui surat elektronik kepada Penyelenggara.
7. Penyampaian permohonan perizinan, permohonan persetujuan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik yang dapat berupa hasil pindai (scan) berwarna atas dokumen asli.
8. Penyampaian permohonan perizinan, permohonan persetujuan, dan pelaporan dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilengkapi surat pengantar yang ditandatangani oleh Direksi Penyelenggara.
9. Penyelenggara harus menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan secara daring atau melalui surat elektronik adalah benar dan sama dengan dokumen aslinya.
10. Penyampaian permohonan perizinan, permohonan persetujuan, dan pelaporan dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 5 disampaikan melalui alamat mailingroomwismul@ojk.go.id atau alamat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan ditujukan kepada: Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya u.p. Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Financial Technology Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 42 Jakarta 12710
11. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian permohonan perizinan, permohonan persetujuan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 10, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.
12. Penyelenggara dinyatakan telah menyampaikan permohonan perizinan, permohonan persetujuan, dan pelaporan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk penyampaian secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
b. untuk penyampaian dalam bentuk dokumen elektronik melalui surat elektronik dibuktikan dengan tanda terima dari surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi III SEOJK 21/SEOJK.05/2022
PDF naskah resmi, halaman 4
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Romawi VI (Penutup): berlaku sejak ditetapkan 25 November 2022; tidak mencabut regulasi lain. Tetap berlaku melalui Pasal 235 huruf b POJK 40/2024 (sepanjang tidak bertentangan). Tidak dicabut oleh ketentuan penutup mana pun di Pustaka Hukum. SEOJK 19/SEOJK.06/2025 Romawi XVIII angka 7 masih merujuk ketentuan pelaporan elektronik ini. JDIH OJK (jdih.ojk.go.id, dicek 12-10-2026 WIB): status "Berlaku", riwayat belum ada.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.
Status di JDIH