SEOJK 21/SEOJK.05/2022 — Permohonan Perizinan, Permohonan Persetujuan, dan Pelaporan Secara Elektronik Bagi Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
1. Permohonan perizinan, permohonan persetujuan, dan pelaporan sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dikelompokkan sebagai berikut:a. permohonan perizinan;b. permohonan persetujuan; danc. pelaporan.2. Permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a adalah permohonan perizinan usaha Penyelenggara.3. Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b meliputi:a. permohonan persetujuan konversi dari Penyelenggara konvensional menjadi Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah;b. permohonan persetujuan perubahan kepemilikan;c. permohonan persetujuan peningkatan modal disetor;d. permohonan persetujuan perubahan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS;e. permohonan persetujuan Penggabungan atau Peleburan;f. permohonan persetujuan rencana pengembalian izin usaha;g. permohonan persetujuan anggota tim likuidasi; danh. permohonan persetujuan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan likuidasi.4. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c meliputi:a. pelaporan penetapan pemegang saham pengendali dan perubahannya;b. pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui konversi menjadi Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah;c. pelaporan penggunaan tenaga kerja asing;d. pelaporan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan;e. pelaporan kerja sama;f. pelaporan kerja sama pertukaran data;g. pelaporan pembukaan kantor selain kantor pusat;h. pelaporan penghentian atau penutupan kantor selain kantor pusat;i. pelaporan realisasi pelaksanaan perubahan nama Penyelenggara dan/atau Sistem Elektronik;j. pelaporan perubahan alamat kantor pusat dan kantor selain kantor pusat;k. pelaporan perubahan model bisnis;l. pelaporan realisasi peningkatan modal disetor;m. pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui perubahan kepemilikan;n. pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan;o. pelaporan pelaksanaan perubahan kepemilikan;p. pelaporan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan;q. pelaporan pelaksanaan penyelesaian hak dan kewajiban;r. pelaporan realisasi rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan likuidasi; dans. pelaporan proses pailit.
Dasar: Romawi VI (Penutup): berlaku sejak ditetapkan 25 November 2022; tidak mencabut regulasi lain. Tetap berlaku melalui Pasal 235 huruf b POJK 40/2024 (sepanjang tidak bertentangan). Tidak dicabut oleh ketentuan penutup mana pun di Pustaka Hukum. SEOJK 19/SEOJK.06/2025 Romawi XVIII angka 7 masih merujuk ketentuan pelaporan elektronik ini. JDIH OJK (jdih.ojk.go.id, dicek 12-10-2026 WIB): status "Berlaku", riwayat belum ada.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.