Romawi V
SEOJK 18/SEOJK.02/2017 — TATA KELOLA DAN MANAJEMEN RISIKO TEKNOLOGI INFORMASI PADA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
1. Penyelenggara dapat menggunakan penyedia alih kelola Teknologi Informasi untuk mendukung kegiatan bisnis Penyelenggara.
2. Penyedia alih kelola Teknologi Informasi antara lain penyedia yang bergerak di bidang jasa pengembangan sistem, jasa pemeliharaan, jasa pendukung operasional, jasa administrasi jaringan, jasa pemulihan bencana, dan komputasi awan (cloud computing).
3. Dalam hal Penyelenggara menggunakan pihak penyedia alih kelola Teknologi Informasi, Penyelenggara memiliki tanggung jawab sepenuhnya terhadap risiko yang terjadi dari dan pada Teknologi Informasi yang dialihkelolakan.
4. Penggunaan penyedia alih kelola Teknologi Informasi harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, keberlangsungan, dan manajemen risiko yang paling sedikit meliputi:
a. risiko yang berkaitan dengan penggunaan dan/atau akuisisi dari Sistem Elektronik dengan mempertimbangkan kemampuan dan keandalan;
b. risiko yang berkaitan dengan rekam jejak, keberlangsungan bisnis, dan neraca keuangan dari penyedia jasa;
c. memastikan bahwa syarat dan ketentuan kontraktual yang mengatur peran, hubungan, kewajiban, dan tanggung jawab semua pihak diatur sepenuhnya dalam perjanjian yang paling sedikit mencakup target kinerja, tingkat layanan, ketersediaan, keandalan, kapasitas, kepatuhan, audit, keamanan, perencanaan penanggulangan bencana, kemampuan pemulihan bencana, fasilitas pengolahan cadangan, dan pilihan hukum (choice of law);
d. memastikan bahwa penyedia layanan jasa Teknologi Informasi dapat memberikan akses terhadap informasi kepada semua pihak yang ditentukan oleh Penyelenggara serta lembaga pengawas dan pengatur sektor untuk tujuan pengaturan, audit, atau kepatuhan; dan
e. mampu melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Penyelenggara yang diselenggarakan oleh pihak penyedia jasa secara berkala yang menyangkut kinerja, reputasi penyedia jasa, dan kelangsungan penyediaan layanan.
5. Penyelenggara memastikan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi:
a. memiliki tenaga ahli yang memiliki keandalan dengan didukung oleh sertifikat keahlian secara akademis dan/atau secara profesional sesuai dengan keperluan penyelenggaraan Teknologi Informasi;
b. menerapkan prinsip pengendalian Teknologi Informasi secara memadai yang dibuktikan dengan hasil audit yang dilakukan pihak independen;
c. sebagai pihak terafiliasi, menjaga keamanan seluruh informasi termasuk rahasia Penyelenggara dan data pribadi nasabah;
d. melaporkan kepada Penyelenggara setiap kejadian kritis yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan dan/atau mengganggu kelancaran operasional Penyelenggara;
e. menyampaikan hasil audit Teknologi Informasi yang dilakukan oleh auditor independen secara berkala kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya melalui Penyelengggara yang bersangkutan;
f. menyediakan Rencana Pemulihan Bencana yang teruji dan memadai;
g. mematuhi klausula mengenai pemutusan perjanjian sebelum jangka waktu berakhir (early termination) sebagaimana dimuat dalam perjanjian antara Penyelenggara dengan penyedia alih kelola Teknologi Informasi; dan
h. memenuhi tingkat layanan sesuai dengan service level agreement antara Penyelenggara dan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi.
6. Penyelenggara menyampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya hasil penilaian atas penerapan manajemen risiko pada pihak penyedia jasa Teknologi Informasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan paling lambat pada tanggal 30.
7. Dalam hal tanggal 30 sebagaimana dimaksud pada angka 6 jatuh pada hari libur, maka penyampaian dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
8. Penyelenggara memastikan pemusnahan data dan informasi pada saat pergantian penyedia alih kelola Teknologi Informasi sesuai dengan Surat Edaran OJK ini.
9. Penyelenggara menyusun laporan penggunaan alih kelola dan menyampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi V SEOJK 18/SEOJK.02/2017
Status regulasi
Berlaku ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Romawi XIV; POJK 40/2024 Pasal 235; belum dikonfirmasi JDIH
Dasar: Romawi XIV; POJK 40/2024 Pasal 235
Sumber: aturan_peralihan. Tanggal cek: 23 Oktober 2026.