Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Romawi IV

SEOJK 18/SEOJK.02/2017 — TATA KELOLA DAN MANAJEMEN RISIKO TEKNOLOGI INFORMASI PADA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

A. Rencana Strategis Sistem Elektronik 1. Penyelenggara mendaftarkan diri sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2. Penyelenggara harus menyusun dan memiliki rencana strategis Sistem Elektronik yang mendukung rencana bisnis Penyelenggara. 3. Rencana strategis Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dicantumkan dalam rencana bisnis Penyelenggara. 4. Rencana strategis Sistem Elektronik Penyelenggara antara lain terkait kebijakan, prosedur, dan standar paling sedikit meliputi aspek: a. manajemen; b. pengembangan dan perencanaan; c. operasional Teknologi Informasi; d. jaringan komunikasi; e. pengamanan informasi; f. rencana pemulihan bencana; g. layanan Pengguna; dan h. penggunaan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi. 5. Kebijakan, prosedur, dan standar yang sudah disusun harus disosialisasikan kepada pegawai serta pihak yang berkepentingan. 6. Kebijakan, prosedur, dan standar yang sudah disusun harus dilakukan review secara berkala untuk memastikan efektivitas dan kecukupannya. B. Sumber Daya Manusia. 1. Penyelenggara wajib memiliki sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan/atau latar belakang di bidang Teknologi Informasi. 2. Penyelenggara harus menyusun perencanaan sumber daya manusia dan kebutuhan kompetensinya di bidang Teknologi Informasi. 3. Penyelenggara harus memastikan bahwa kompetensi yang dibutuhkan dapat dipenuhi dengan baik guna menjamin keberlangsungan operasional dari Penyelenggara. 4. Penyelenggara harus meningkatkan kualitas dan kemampuan sumber daya manusia Penyelenggara baik melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Teknologi Informasi maupun proses bisnis dan layanan yang ditawarkan. C. Pengelolaan Perubahan Teknologi Informasi 1. Penyelenggara harus memiliki prosedur yang mengelola setiap perubahan yang terjadi pada proses bisnis dan Sistem Elektronik. 2. Penyelenggara harus menentukan pembagian tanggung jawab dalam mengelola setiap perubahan yang terjadi pada proses bisnis dan Sistem Elektronik. 3. Penyelenggara harus memastikan setiap perubahan yang terjadi pada proses bisnis dan Sistem Elektronik telah mendapat persetujuan secara formal. 4. Penyelenggara harus mampu mengendalikan setiap perubahan yang terjadi pada proses bisnis dan Sistem Elektronik. 5. Penyelenggara harus mendokumentasikan serta menyampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan paling lambat pada tanggal 30 atau dalam hal terjadi perubahan pada proses bisnis dan Sistem Elektronik. 6. Dalam hal tanggal 30 sebagaimana dimaksud pada angka 5 jatuh pada hari libur, maka penyampaian dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya. 7. Penyelenggara harus melakukan pemisahan antara zona operasional dan pengembangan guna memastikan setiap perubahan yang terjadi tidak mengganggu operasional Sistem Elektronik. 8. Penyelenggara harus memastikan personil yang mengakses zona operasional terdokumentasi dan telah mendapat persetujuan Direksi.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi IV SEOJK 18/SEOJK.02/2017

PDF naskah resmi, halaman 5

Status regulasi

Berlaku ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Romawi XIV; POJK 40/2024 Pasal 235; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Romawi XIV; POJK 40/2024 Pasal 235

Sumber: aturan_peralihan. Tanggal cek: 23 Oktober 2026.