SEOJK 17/SEOJK.07/2018 — Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
4. Dalam rangka penyelesaian Pengaduan, paling sedikit dilakukan dengan cara sebagai berikut:a. PUJK memberikan Tanggapan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.b. Tanggapan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berupa:1) penjelasan permasalahan yaitu Tanggapan Pengaduan diberikan dalam hal tidak terdapat kesalahan PUJK yang menyebabkan adanya kerugian dan/atau potensi kerugian Konsumen; atau2) penawaran penyelesaian yaitu Tanggapan Pengaduan diberikan dalam hal terdapat kesalahan PUJK yang menyebabkan adanya kerugian dan/atau potensi kerugian Konsumen.c. Penawaran penyelesaian sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) antara lain dapat berupa penyampaian pernyataan maaf, penawaran ganti rugi (redress/remedy), dan/atau perbaikan produk dan/atau layanan.d. Dalam hal PUJK memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan persyaratan paling sedikit sebagai berikut:1) Konsumen telah memenuhi kewajibannya; dan2) ganti rugi diberikan dengan mempertimbangkan kerugian dan/atau potensi kerugian materiil, wajar, dan secara langsung pada Konsumen.e. PUJK menangani keberatan Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.f. PUJK melakukan penelaahan terhadap dokumen baru yang disampaikan oleh Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen untuk memastikan dokumen tersebut dapat mengakibatkan perubahan Tanggapan Pengaduan.g. Dalam hal berdasarkan penelaahan sebagaimana dimaksud pada huruf f, dokumen baru yang disampaikan oleh Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen tidak memengaruhi Tanggapan Pengaduan, PUJK dapat menolak Pengaduan dengan mengikuti tata cara sebagaimana dimaksud dalam angka 3.h. PUJK menyelesaikan keberatan dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
Dasar: Romawi IX angka 2 SEOJK 17/SEOJK.07/2018 (mulai berlaku 10 Maret 2019); dicabut oleh Romawi VIII angka 1 SEOJK 20/SEOJK.08/2025 mulai 01-01-2027 (belum berlaku per 14-10-2026); JDIH OJK: Tidak Berlaku Sejak Tanggal 01-01-2027