Romawi VII
SEOJK 16/SEOJK.07/2025 — Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pedagang Aset Keuangan Digital
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
1. Sumber daya manusia
a. Untuk mencegah Pedagang digunakan sebagai media atau tujuan TPPU, TPPT, dan PPSPM yang melibatkan pihak internal, Pedagang berkewajiban melakukan:
1) prosedur penyaringan dalam rangka penerimaan pegawai baru (pre-employee screening) baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap (pegawai dalam masa percobaan sebelum diangkat menjadi pegawai tetap, pegawai dalam masa pendidikan sebelum diangkat menjadi pegawai tetap, dan/atau pegawai kontrak), termasuk Pejabat Senior, tenaga ahli, dari mulai tingkat paling rendah sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan
2) pengenalan dan pemantauan terhadap profil pegawai (know your employee), baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap, termasuk tenaga ahli, dari mulai level paling rendah sampai dengan Direksi dan Dewan Komisaris. Pengenalan dan pemantauan terhadap profil pegawai (know your employee) mencakup karakter, perilaku, dan gaya hidup pegawai.
b. Prosedur penyaringan dalam rangka penerimaan pegawai baru (pre-employee screening) dilakukan dalam bentuk:
1) metode screening yang dimaksudkan untuk memastikan profil calon pegawai tidak memiliki catatan kejahatan, antara lain mengharuskan calon pegawai membuat surat pernyataan dan/atau menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian;
2) melakukan verifikasi identitas dan pendidikan yang telah diperoleh calon pegawai antara lain melalui proses wawancara (interview) secara tatap muka ataupun secara virtual yang dimaksudkan untuk lebih memastikan kebenaran dari informasi dan data dari calon pegawai;
3) melakukan penelitian melalui media atau informasi lainnya terhadap latar belakang dari calon pegawai antara lain riwayat pekerjaan dan/atau pengalaman kerja dari calon pegawai;
4) memastikan rekam jejak (track record) yang baik dari calon pegawai antara lain dengan meminta surat rekomendasi dari perusahaan sebelumnya dimana calon pegawai pernah bekerja; dan
5) memastikan kualitas kredit calon pegawai tidak tergolong kredit macet.
c. pengenalan dan pemantauan terhadap profil pegawai, mencakup perilaku dan gaya hidup pegawai, antara lain:
1) melakukan verifikasi terhadap pegawai yang mengalami perubahan gaya hidup yang cukup signifikan;
2) memastikan bahwa pegawai telah memahami dan menaati kode etik pegawai (code of conduct);
3) mengevaluasi pegawai yang bertanggung jawab pada aktivitas yang tergolong berisiko tinggi antara lain memiliki akses ke data Pedagang dan/atau berhadapan dengan calon Nasabah atau Nasabah.
d. Prosedur penyaringan (pre-employee screening), pengenalan dan pemantauan terhadap profil pegawai dituangkan dalam kebijakan know your employee yang berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan strategi anti fraud.
2. Pelatihan
a. Pedagang wajib memberikan pelatihan tentang APU, PPT, dan PPPSPM kepada pejabat dan/atau pegawai sesuai dengan kebutuhan, yang berkesinambungan dan berkala, paling sedikit sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
b. Pelatihan yang berkesinambungan dan berkala terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM harus diberikan kepada pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait (misalnya satuan kerja yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan calon Nasabah, seperti petugas pelayanan Nasabah, petugas yang terkait pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi, serta internal auditor) dan pegawai baru. Dalam hal sesuai kebutuhan Pedagang berdasarkan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, kegiatan usaha, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, dan/atau peristiwa atau perkembangan besar dalam manajemen dan operasional Pedagang, pelatihan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
c. Dalam menyelenggarakan pelatihan berkesinambungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pedagang dapat:
1) menyelenggarakan secara mandiri;
2) bekerja sama dengan pihak lain seperti asosiasi Pedagang PPATK, dan/atau otoritas berwenang yang terkait; dan/atau
3) mengikutsertakan pegawainya dalam pelatihan antara lain yang diselenggarakan oleh asosiasi Pedagang, PPATK, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas berwenang lainnya.
d. Dalam menentukan peserta pelatihan, Pedagang mengutamakan pegawai yang tugas sehari-harinya memenuhi kriteria sebagai berikut:
1) melakukan pengawasan pelaksanaan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM; dan/atau
2) terkait dengan penyusunan pelaporan kepada PPATK dan Otoritas Jasa Keuangan.
e. Pegawai lainnya selain pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf d harus mendapatkan pelatihan paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa kerjanya, dimana pelatihan tersebut harus sudah dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak pegawai tersebut pertama kali bekerja sebagai pegawai Pedagang.
f. Metode pelatihan, dapat dilakukan dengan cara:
1) Pelatihan dapat dilakukan secara virtual (daring) maupun melalui tatap muka.
2) Pelatihan secara virtual (daring) sebagaimana dimaksud dalam angka 1), dapat menggunakan media e-learning baik yang disediakan oleh otoritas berwenang seperti PPATK atau yang disediakan secara mandiri oleh Pedagang.
3) Pelatihan melalui tatap muka dilakukan dengan menggunakan pendekatan antara lain:
a) tatap muka secara interaktif (misalnya workshop) dengan topik pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Pendekatan ini digunakan untuk pegawai yang mendapatkan prioritas dan dilakukan secara berkesinambungan, misalnya setiap tahun; dan/atau
b) atap muka satu arah (misalnya seminar) dengan topik pelatihan adalah berupa gambaran umum dari penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM. Pendekatan ini diberikan kepada pegawai yang tidak mendapatkan prioritas dan dilakukan apabila terdapat perubahan ketentuan yang signifikan.
g. Materi dan evaluasi pelatihan dilakukan dengan cara:
1) Pedagang dapat mengembangkan materi pelatihan terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sesuai dengan kebutuhan. Beberapa topik yang dapat menjadi materi dalam pelatihan antara lain:
a) penerapan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program APU, PPT, dan PPPSPM;
b) modus dan tipologi TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM;
c) kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM serta peran dan tanggung jawab pegawai dalam mencegah dan memberantas TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM;
d) penggunaan teknologi informasi dalam penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM serta mitigasi risiko atas penggunaan teknologi informasi dimaksud;
e) penilaian risiko dan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM berbasis risiko (risk based approach); dan
f) peran dan tanggung jawab pegawai dalam mencegah dan memberantas TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.
2) Kedalaman materi pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan pegawai dan kesesuaian dengan tugas dan tanggung jawab pegawai.
3) Untuk mengetahui tingkat pemahaman pegawai dan kesesuaian materi pelatihan, Pedagang harus melakukan evaluasi terhadap setiap pelatihan yang telah diselenggarakan.
4) Evaluasi dapat dilakukan secara langsung melalui wawancara atau secara tidak langsung melalui tes.
5) Pedagang harus melakukan upaya tindak lanjut dari hasil evaluasi pelatihan melalui penyempurnaan materi dan metode pelatihan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi VII SEOJK 16/SEOJK.07/2025
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Romawi XI SEOJK 16/SEOJK.07/2025 (mulai berlaku 3 Juli 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 03-07-2025
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.