Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
1. Pengawasan Aktif Direksi Pengawasan aktif Direksi meliputi:
a. mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU, PPT dan PPPSPM kepada Dewan Komisaris termasuk mitigasi risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM dengan memuat paling sedikit:
1) identifikasi dan verifikasi calon Nasabah atau Nasabah;
2) identifikasi dan verifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner);
3) penutupan hubungan usaha;
4) pengelolaan risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang berkelanjutan terhadap Nasabah, area geografis (termasuk negara/yurisdiksi), produk/jasa/layanan, dan/atau jaringan distribusi (delivery channels);
5) pemeliharaan data yang akurat terkait dengan Transaksi, penatausahaan proses CDD, serta penatausahaan kebijakan dan prosedur;
6) pengkinian dan pemantauan;
7) pelaporan kepada Pejabat Senior, Direksi, dan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM; dan
8) pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
b. memastikan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;
c. membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU, PPT dan PPPSPM;
d. melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU, PPT dan PPPSPM;
e. memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU, PPT dan PPPSPM sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM;
f. memastikan pejabat dan/atau pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait (misalnya satuan kerja yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan calon Nasabah, seperti petugas pelayanan Nasabah, petugas yang terkait pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi, serta internal auditor) dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
g. memastikan adanya pembahasan terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dalam rapat Direksi. Hasil rapat pembahasan harus dituangkan dalam risalah rapat (minute meeting) yang ditanda tangani oleh Direksi dan pihak yang menghadiri rapat pembahasan tersebut;
h. memberikan arahan yang jelas atas kebijakan, pengawasan, serta prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM;
i. Dalam hal terdapat kebutuhan Pedagang berdasarkan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, kegiatan usaha, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, dan/atau peristiwa atau perkembangan besar dalam manajemen dan operasional Pedagang, pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf f dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
j. memastikan kerahasiaan data/informasi yang dikelola oleh Pedagang.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi III angka 1 SEOJK 16/SEOJK.07/2025
PDF naskah resmi, halaman 19