Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
1. Pihak Utama yang ditetapkan predikat tidak lulus dapat mengajukan permohonan peninjauan ulang atas predikat tidak lulus sebelum jangka waktu konsekuensi terlampaui.
2. Permohonan peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diajukan dalam hal memenuhi kriteria:
a. terdapat bukti, data, dan/atau informasi baru terkait ketidakhadiran, atau tidak menyampaikan klarifikasi atau tanggapan pada saat dilakukan penilaian kembali;
b. terdapat keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pihak yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak terbukti melakukan tindak pidana atau tidak terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya;
c. sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia; dan/atau
d. telah menjalani ¾ (tiga per empat) dari jangka waktu konsekuensi, dan Pihak Utama:
1) tidak memiliki catatan negatif selama dinyatakan tidak lulus; dan
2) berkomitmen untuk berkontribusi secara signifikan dalam penguatan atau penyelamatan industri jasa keuangan yang direalisasikan dalam jangka waktu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Bukti, data, dan/atau informasi baru terkait ketidakhadiran, atau tidak menyampaikan klarifikasi atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a harus mencantumkan alasan atau pertimbangan yang kuat dan relevan terkait bukti ketidakhadiran atau tidak menyampaikan klarifikasi atau tanggapan, antara lain:
a. sakit yang tidak memungkinkan pihak yang dinilai kembali untuk dapat beraktivitas secara normal; dan
b. alasan lain yang menyebabkan pihak yang dinilai kembali tidak dapat memberikan klarifikasi atau tanggapan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4. Yang dimaksud dengan konsekuensi dari pelaksanaan Undang- Undang Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c antara lain pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
5. Yang dimaksud dengan tidak memiliki catatan negatif sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d angka 1) yaitu tidak melakukan pelanggaran hukum dengan ancaman sanksi pidana penjara/kurungan lebih dari 1 (satu) tahun, tidak menyebabkan pailit, dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya.
6. Komitmen untuk berkontribusi secara signifikan dalam penguatan atau penyelamatan industri LJKNB sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d angka 2) dinyatakan antara lain dalam dokumen tertulis yang memuat mengenai rencana tindak dengan jangka waktu tertentu untuk direalisasikan atau penyediaan dana dalam bentuk escrow account.
7. Permohonan peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
a. dokumen identitas, paling sedikit berupa:
1) fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
2) daftar riwayat hidup;
3) pas foto terakhir ukuran 4x6 cm; dan
4) fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);
b. fotokopi keputusan hasil akhir penilaian kembali Pihak Utama yang menyatakan pemohon tidak lulus;
c. dokumen bukti sesuai dengan kriteria permohonan peninjauan ulang, antara lain:
1) bukti, data, dan/atau informasi baru terkait ketidakhadiran atau tidak menyampaikan klarifikasi atau tanggapan pada saat dilakukan penilaian kembali, seperti surat keterangan resmi dari rumah sakit tempat pemohon dirawat;
2) salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pemohon tidak terbukti melakukan tindak pidana atau tidak terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya; dan
3) bukti resmi dan sah dari konsekuensi atas pelaksanaan undang-undang;
d. bukti tidak memiliki catatan negatif selama dinyatakan tidak lulus, antara lain:
1) surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa pemohon:
a) tidak terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya; dan
b) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan pelanggaran hukum dengan ancaman sanksi lebih dari 1 (satu) tahun; dan
2) surat keterangan catatan kepolisian; dan
e. fotokopi bilyet deposito pada bank umum atau bank umum syariah di Indonesia atas nama “Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan qq. nama pemohon” dengan keterangan bahwa pencairan deposito tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
8. Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk meminta dokumen dan/atau informasi pendukung lainnya terkait dokumen permohonan peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada angka 7.
9. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan peninjauan ulang yang diajukan oleh Pihak Utama yang ditetapkan predikat tidak lulus berdasarkan:
a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
b. analisis terhadap dokumen peninjauan ulang; dan
c. pertimbangan lain, seperti dampak terhadap kondisi LJKNB baik secara individu maupun industri.
10. Dalam hal berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian kriteria permohonan peninjauan ulang dan/atau dokumen yang disampaikan tidak lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada pemohon bahwa permohonan peninjauan ulang ditolak.
11. Pemohon dapat mengajukan permohonan peninjauan ulang kembali dalam hal telah sesuai kriteria permohonan peninjauan ulang dan/atau dokumen yang dimiliki telah lengkap.
12. Dalam hal telah memenuhi kriteria, permohonan peninjauan ulang yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan dengan langkah:
a. klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi kepada Pihak Utama yang mengajukan permohonan peninjauan ulang;
b. penetapan dan penyampaian hasil sementara peninjauan ulang kepada Pihak Utama yang mengajukan permohonan peninjauan ulang;
c. tanggapan dari Pihak Utama yang mengajukan permohonan peninjauan ulang terhadap hasil sementara peninjauan ulang; dan
d. penetapan dan pemberitahuan hasil akhir peninjauan ulang kepada Pihak Utama yang mengajukan permohonan peninjauan ulang.
13. Pihak Utama yang dinyatakan lulus dalam proses peninjauan ulang dapat menjadi Pihak Utama melalui proses penilaian kemampuan dan kepatutan yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi VII SEOJK 15/SEOJK.05/2019
PDF naskah resmi, halaman 19