Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
1. Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat lulus memenuhi persyaratan untuk tetap menjadi PSP, Pengendali Perusahaan Perasuransian, anggota Direksi, pelaksana tugas pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan.
2. Pihak Utama Pengendali yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus karena permasalahan:
a. integritas, dilarang menjadi:
1) Pihak Utama Pengendali atau memiliki saham pada LJK; dan/atau
2) Pihak Utama Pengurus dan/atau Pihak Utama Pejabat pada LJK.
b. kelayakan keuangan bagi PSP atau Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham atau reputasi keuangan bagi Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, dilarang menjadi:
1) Pihak Utama Pengendali atau memiliki saham pada industri jasa keuangan non-bank dimana Pihak Utama dilakukan penilaian kembali, contohnya PSP pada PT XYZ Multifinance yang ditetapkan tidak lulus penilaian kembali karena permasalahan kelayakan keuangan maka yang bersangkutan dilarang menjadi PSP pada Perusahaan Pembiayaan manapun; dan/atau
2) Pihak Utama Pengurus dan/atau Pihak Utama Pejabat pada industri jasa keuangan non-bank dimana Pihak Utama dilakukan penilaian kembali, contohnya Bapak A adalah Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham pada PT Asuransi ABC yang ditetapkan tidak lulus penilaian kembali karena permasalahan reputasi keuangan dikarenakan Bapak A pernah anggota direksi yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan PT Asuransi XYZ dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan, maka yang bersangkutan dilarang menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Perasuransian manapun.
3. Pihak Utama Pengurus atau Pihak Utama Pejabat yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus karena permasalahan:
a. integritas, dilarang menjadi:
1) Pihak Utama Pengendali atau memiliki saham pada LJK; dan/atau
2) Pihak Utama Pengurus dan/atau Pihak Utama Pejabat pada LJK.
b. reputasi keuangan, dilarang menjadi:
1) Pihak Utama Pengendali atau memiliki saham pada industri jasa keuangan non-bank dimana Pihak Utama dilakukan penilaian kembali; dan/atau
2) Pihak Utama Pengurus dan/atau Pihak Utama Pejabat pada industri jasa keuangan non-bank dimana Pihak Utama dilakukan penilaian kembali.
c. kompetensi, dilarang menjadi Pihak Utama Pengurus dan/atau Pihak Utama Pejabat pada industri jasa keuangan non-bank dimana Pihak Utama dilakukan penilaian kembali.
3A. Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus diperlakukan sebagai pihak terkait LJKNB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi LJKNB terkait dengan penyelenggaraan usaha atau tingkat kesehatan.
3B. Jangka waktu perlakuan Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus sebagai pihak terkait LJKNB sebagaimana dimaksud pada angka 3A sesuai jangka waktu larangan terhadap Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi Pihak Utama lembaga jasa keuangan.
4. Pengenaan jangka waktu larangan terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, dan angka 3A adalah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. LJKNB wajib menindaklanjuti pemberhentian Pihak Utama Pengurus atau Pihak Utama Pejabat dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan, berupa:
a. menyelenggarakan RUPS untuk memberhentikan (pengukuhan) Pihak Utama Pengurus yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus; atau
b. menerbitkan surat keputusan pemberhentian bagi Pihak Utama Pejabat yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus.
6. LJKNB wajib melaporkan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak:
a. tanggal penyelenggaraan RUPS pemberhentian Pihak Utama Pengurus; atau
b. tanggal surat keputusan pemberhentian Pihak Utama Pejabat.
7. PSP atau Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus wajib mengalihkan seluruh kepemilikan saham pada:
a. LJK dalam hal PSP atau Pengendali Perusahaan Perasuransian ditetapkan tidak lulus karena faktor integritas; atau
b. LJKNB dimana Pihak Utama dilakukan penilaian kembali, dalam hal PSP atau Pengendali Perusahaan Perasuransian ditetapkan tidak lulus karena faktor kelayakan keuangan,
dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya predikat tidak lulus oleh Otoritas Jasa Keuangan.
8. Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jangka waktu kewajiban pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada angka 7 secara tersendiri dalam hal:
a. menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan langkah dimaksud perlu disesuaikan dengan program penyehatan LJKNB sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan di sektor jasa keuangan; dan/atau
b. PSP atau Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham dikenakan kewajiban mengalihkan seluruh kepemilikan saham pada lebih dari 1 (satu) LJK.
9. Hak Pihak Utama Pengendali terhadap pembagian dividen dari LJKNB berbentuk badan hukum perseroan terbatas, berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Pihak Utama Pengendali masih memiliki hak atas pembayaran dividen untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya predikat tidak lulus oleh Otoritas Jasa Keuangan.
b. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah terlampaui dan Pihak Utama Pengendali tidak mengalihkan seluruh kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada angka 7 atau angka 8 maka hak atas pembayaran dividen ditunda sampai dengan yang bersangkutan mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Susunan konsolidasi SPP (bukan naskah resmi): Romawi VI angka 2 huruf b menurut Romawi I angka 7 SEOJK 32/SEOJK.05/2022; Romawi VI angka 3A menurut Romawi I angka 7 SEOJK 32/SEOJK.05/2022; Romawi VI angka 3B menurut Romawi I angka 7 SEOJK 32/SEOJK.05/2022; Romawi VI angka 4 menurut Romawi I angka 7 SEOJK 32/SEOJK.05/2022
Sitasi: Romawi VI SEOJK 15/SEOJK.05/2019
PDF naskah resmi, halaman 16