Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

Romawi II

SEOJK 15/SEOJK.05/2019 — Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

1. Pihak Utama yang tunduk pada ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini meliputi: a. Bagi Perusahaan Perasuransian, meliputi: 1) Pengendali Perusahaan Perasuransian; 2) anggota Direksi; 3) anggota Dewan Komisaris; 4) anggota Dewan Pengawas Syariah; 5) Auditor Internal; dan 6) Aktuaris Perusahaan; b. Bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja, meliputi: 1) anggota Direksi; 2) anggota Dewan Komisaris; dan 3) anggota Dewan Pengawas Syariah; c. Bagi Dana Pensiun Lembaga Keuangan, meliputi: 1) pelaksana tugas pengurus; dan 2) anggota Dewan Pengawas Syariah; d. Bagi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, PT Permodalan Nasional Madani, Lembaga Penjamin, PMV, Perusahaan Pergadaian, Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, dan PT ASABRI (Persero) meliputi: 1) PSP; 2) anggota Direksi; 3) anggota Dewan Komisaris; dan 4) anggota Dewan Pengawas Syariah. 2. Penilaian kembali bagi Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi: a. Pihak Utama yang sedang menjabat atau melakukan Pengendalian pada LJKNB dan terdapat indikasi keterlibatan dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi; b. pihak-pihak yang pada saat menjadi Pihak Utama pada suatu LJKNB terdapat indikasi keterlibatan dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi, namun pada saat dilakukan penilaian kembali, yang bersangkutan: 1) telah menjadi pemegang saham LJK lain, Pengendali Perusahaan Perasuransian lain, dan/atau bekerja pada LJK lain, contoh pada saat pemeriksaan di PT DEF Multifinance ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Direktur Pembiayaan PT DEF Multifinance, yaitu Sdr. A. Dari penelitian dokumen, diketahui bahwa pelanggaran tersebut melibatkan Direktur Keuangan PT DEF Multifinance, yaitu Sdr. B, yang telah menjadi Direktur Keuangan di PT DEF Ventura Syariah. Dalam kasus ini pihak yang dinilai kembali adalah Sdr. A selaku Direktur Pembiayaan PT DEF Multifinance dan Sdr. B selaku mantan Direktur Keuangan PT DEF Multifinance; atau 2) tidak lagi menjadi pemegang saham LJK, Pengendali Perusahaan Perasuransian, dan/atau tidak lagi bekerja pada LJK, contoh pada saat pemeriksaan di PT Asuransi Jiwa XYZ ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr. C selaku Direktur Kepatuhan yang telah habis masa jabatannya. Dalam kasus ini pihak yang dinilai kembali adalah Sdr. C selaku mantan Direktur Kepatuhan PT Asuransi Jiwa XYZ, meskipun yang bersangkutan sudah berhenti dari jabatannya dan tidak lagi bekerja pada bidang perasuransian maupun LJK lainnya.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Susunan konsolidasi SPP (bukan naskah resmi): Romawi II angka 1 huruf d menurut Romawi I angka 2 SEOJK 32/SEOJK.05/2022

Sitasi: Romawi II SEOJK 15/SEOJK.05/2019

PDF naskah resmi, halaman 4

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi I angka 1 SEOJK 32/SEOJK.05/2022; Romawi I angka 2 SEOJK 32/SEOJK.05/2022; Romawi I angka 3 SEOJK 32/SEOJK.05/2022; Romawi I angka 4 SEOJK 32/SEOJK.05/2022; Romawi I angka 5 SEOJK 32/SEOJK.05/2022; Romawi I angka 6 SEOJK 32/SEOJK.05/2022; Romawi I angka 7 SEOJK 32/SEOJK.05/2022; Romawi I angka 8 SEOJK 32/SEOJK.05/2022; JDIH OJK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH