Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2021 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
2. Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang selanjutnya disingkat LJKNB adalah:
a. Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi;
b. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, termasuk yang menjalankan seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
c. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk yang melakukan seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
d. Lembaga Penjamin adalah perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan penjaminan ulang, dan perusahaan penjaminan ulang syariah yang menjalankan kegiatan penjaminan;
e. Perusahaan Modal Ventura yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha modal ventura, pengelolaan dana ventura, kegiatan jasa berbasis fee, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, termasuk yang melakukan seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
f. Perusahaan Pergadaian adalah perusahaan pergadaian swasta dan perusahaan pergadaian pemerintah, termasuk yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
g. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan pembiayaan pada proyek infrastruktur dan/atau pelaksanaan kegiatan atau fasilitas lainnya dalam rangka mendukung pembiayaan infrastruktur, termasuk perusahaan pembiayaan infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah;
h. PT Permodalan Nasional Madani adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
i. Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi baik secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah;
j. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia adalah badan hukum yang berstatus sebagai badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia; dan
k. PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) yang selanjutnya disebut PT ASABRI (Persero) adalah pengelola program sebagaimana dimaksud Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengawasan pengelola program asuransi sosial prajurit tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, dan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan kementerian pertahanan dan kepolisian negara Republik Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Pihak Utama adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada LJKNB, termasuk yang sudah tidak memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh pada saat dilakukan penilaian kembali.
4. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham atau yang setara dengan saham LJKNB serta mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian terhadap LJKNB.
5. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk LJKNB, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS adalah:
a. organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar bagi LJKNB yang berbadan hukum perseroan terbatas; atau
b. organ atau pihak yang setara dengan huruf a, bagi LJKNB berbadan hukum atau berbadan usaha selain perseroan terbatas.
7. Direksi adalah:
a. organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi LJKNB yang berbadan hukum perseroan terbatas; atau
b. organ atau pihak yang setara dengan huruf a, bagi LJKNB berbadan hukum atau berbadan usaha selain perseroan terbatas.
8. Dewan Komisaris adalah:
a. organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi LJKNB yang berbadan hukum perseroan terbatas; atau
b. organ atau pihak yang setara dengan huruf a, bagi LJKNB yang berbadan hukum atau berbadan usaha selain perseroan terbatas.
9. Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari organ Perusahaan Perasuransian, dana pensiun pemberi kerja, dana pensiun lembaga keuangan, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, PT Permodalan Nasional Madani, Lembaga Penjamin, PMV, Perusahaan Pergadaian, atau Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yang mempunyai tugas dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah.
10. Pengendali Perusahaan Perasuransian adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan Direksi dan Dewan Komisaris dan/atau memengaruhi tindakan Direksi dan/atau Dewan Komisaris pada Perusahaan Perasuransian.
11. Auditor Internal adalah pejabat pada Perusahaan Perasuransian yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan yang bekerja secara independen dan sesuai dengan standar praktik.
12. Aktuaris Perusahaan adalah pejabat pada perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah, yang ditunjuk dan bertanggung jawab untuk mengelola dampak keuangan dari risiko yang dihadapi perusahaan yang bekerja secara independen dan sesuai dengan standar praktik.
13. Pihak Utama Pengendali adalah PSP dan/atau Pengendali Perusahaan Perasuransian.
14. Pihak Utama Pengurus adalah anggota Direksi, pelaksana tugas pengurus pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas Syariah.
15. Pihak Utama Pejabat adalah Auditor Internal atau Aktuaris Perusahaan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Susunan konsolidasi SPP (bukan naskah resmi): Romawi I angka 1 menurut Romawi I angka 1 SEOJK 32/SEOJK.05/2022; Romawi I angka 2 menurut Romawi I angka 1 SEOJK 32/SEOJK.05/2022; Romawi I angka 9 menurut Romawi I angka 1 SEOJK 32/SEOJK.05/2022
Sitasi: Romawi I SEOJK 15/SEOJK.05/2019
PDF naskah resmi, halaman 1