Romawi VII
SEOJK 14/SEOJK.08/2023 — Tata Cara Wawancara Atas Kemampuan dan Kepatutan Calon Pengurus dan Calon Pengawas Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
1. Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan jadwal pemaparan dan klarifikasi calon Pengurus dan calon Pengawas untuk Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan secara tertulis kepada LAPS Sektor Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pernyataan lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud Romawi VI angka 6.
2. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan terhadap calon Pengurus untuk jabatan yang berbeda dengan yang diusulkan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan.
3. Penilaian dalam rangka pemaparan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 terdiri dari:
a. penilaian administratif yang dilakukan untuk menilai permohonan persetujuan menjadi calon Pengurus dan/atau calon Pengawas telah memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi berdasarkan dokumen persyaratan administratif; dan
b. penilaian substantif atas kemampuan dan kepatutan LAPS Sektor Jasa Keuangan yang dilakukan oleh calon Pengurus dan/atau calon Pengawas meliputi:
1) pemaparan calon Pengurus dan/atau Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan atas rencana pengembangan LAPS Sektor Jasa Keuangan;
2) pemaparan rencana calon Pengurus dan/atau Pengawas dalam menjalankan fungsi LAPS Sektor Jasa Keuangan sesuai dengan jabatan yang dituju; dan
3) pendalaman informasi calon Pengurus dan/atau calon Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan.
4. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta klarifikasi atau tanggapan tambahan dari calon Pengurus dan/atau calon Pengawas jika dalam proses penelaahan ditemukan:
a. informasi negatif;
b. penilaian Otoritas Jasa Keuangan bahwa calon Pengurus dan/atau calon Pengawas belum memiliki pengalaman yang relevan terhadap posisi yang dituju; dan/atau
c. informasi yang dianggap perlu oleh Otoritas Jasa Keuangan.
5. Pelaksanaan pemaparan dan klarifikasi dalam proses Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan calon Pengurus dan/atau calon Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan dilakukan melalui:
a. tatap muka langsung di kantor Otoritas Jasa Keuangan; atau
b. media elektronik yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar.
6. Dalam hal LAPS Sektor Jasa Keuangan telah menyampaikan kelengkapan administrasi dari calon Pengurus dan/atau calon Pengawas kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan terdapat informasi bahwa calon Pengurus dan/atau calon Pengawas:
a. menjalani proses hukum, yakni:
1) proses kepailitan; dan/atau
2) proses penyidikan atau proses peradilan (termasuk banding dan kasasi) dalam perkara yang meliputi:
a) tindak pidana di sektor jasa keuangan;
b) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih; dan/atau
c) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, dan di bidang kelautan dan perikanan;
b. menjalani proses sebagai pihak utama di lembaga jasa keuangan atau jabatan lain yang berpotensi terjadi benturan kepentingan atas pencalonan sebagai calon Pengurus dan/atau calon Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan; dan/atau
c. menjalani proses penilaian kembali oleh Otoritas Jasa Keuangan karena terdapat indikasi permasalahan integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu lembaga jasa keuangan,
Otoritas Jasa Keuangan berwenang menghentikan dan tidak melanjutkan proses Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan calon Pengurus dan/atau calon Pengawas LAPS.
7. Calon Pengurus dan/atau calon Pengawas yang dihentikan proses Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dapat dicalonkan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menjadi calon Pengurus dan/atau calon Pengawas apabila yang bersangkutan:
a. telah selesai menjalani proses hukum sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf a, yakni apabila yang bersangkutan telah mendapatkan:
1) putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak dinyatakan pailit;
2) surat perintah penghentian penyidikan (SP3); atau
3) putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah; dan
b. telah selesai menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf c, yakni apabila yang bersangkutan dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak terbukti memiliki permasalahan terkait integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi.
8. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menghentikan dan tidak melanjutkan proses Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan calon Pengurus dan/atau calon Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada LAPS Sektor Jasa Keuangan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi VII SEOJK 14/SEOJK.08/2023
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Romawi X SEOJK 14/SEOJK.08/2023 (mulai berlaku 20 September 2023); JDIH OJK: Berlaku
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.