Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Romawi VI

SEOJK 14/SEOJK.08/2023 — Tata Cara Wawancara Atas Kemampuan dan Kepatutan Calon Pengurus dan Calon Pengawas Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

1. LAPS Sektor Jasa Keuangan menyampaikan surat permohonan persetujuan calon Pengurus dan/atau calon Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan c.q. satuan kerja yang melaksanakan fungsi pelindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. 2. Dalam surat permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, LAPS Sektor Jasa Keuangan harus menyampaikan: a. kelengkapan dokumen persyaratan administratif calon Pengurus dan/atau calon Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV; dan b. daftar pemenuhan dokumen persyaratan administratif (compliance checklist). 3. Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen pendukung administratif selain yang dimaksud dalam angka 2. 4. Penyampaian surat permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui sistem pelaporan elektronik yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 5. Dalam hal sistem pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 4 belum tersedia atau tidak dapat beroperasi karena mengalami gangguan, penyampaian surat permohonan persetujuan dilakukan melalui surat yang ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan c.q. satuan kerja yang melaksanakan fungsi pelindungan konsumen. 6. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan lengkap setelah seluruh dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 terpenuhi.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi VI SEOJK 14/SEOJK.08/2023

PDF naskah resmi, halaman 6

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi X SEOJK 14/SEOJK.08/2023 (mulai berlaku 20 September 2023); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH