Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

hal. 8

SEOJK 11/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Lembaga Keuangan Mikro

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

tinggi. Hal tersebut bertujuan untuk mengambil keuntungan dari mengurangi persyaratan pelaporan dengan maksud mengaburkan sumber dana hasil kejahatan; 11) u turn, yaitu upaya untuk mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan memutarbalikkan transaksi untuk kemudian dikembalikan ke rekening asalnya; 12) cuckoo smurfing, yaitu upaya mengaburkan asal usul sumber dana dengan mengirimkan dana dari hasil kejahatannya melalui rekening pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari luar negeri dan tidak menyadari bahwa dana yang diterimanya tersebut merupakan proceed of crime; dan/atau 13) penggunaan pihak ketiga, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas pihak ketiga dengan tujuan menghindari terdeteksinya identitas dari pihak yang sebenarnya merupakan pemilik dana hasil tindak pidana. 7. Gambaran Umum Tindak Pidana Pendanaan Terorisme a. Tindak pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) merupakan tindak pidana pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. b. Berbeda dengan TPPU yang tujuannya untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan dari hasil kejahatan, maka tujuan TPPT adalah membantu kegiatan terorisme. Dalam tindak pidana terorisme, uang atau dana diperuntukkan sebagai sarana untuk melakukan aksi teror dan bukan sebagai sasaran yang ingin dicari, sehingga berbagai cara akan dilakukan oleh para pelaku untuk mendapatkan dana baik melalui kegiatan yang sah dan legal seperti berbisnis, melakukan pinjaman melalui sektor jasa keuangan, dan/atau meminta sumbangan/donasi, maupun dengan kegiatan ilegal berupa aksi kejahatan seperti perampokan, penipuan, dan/atau kegiatan peretasan (hacking). Dana yang terkumpul dari kegiatan legal maupun ilegal tersebut, selanjutnya akan

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: hal. 8 SEOJK 11/SEOJK.05/2021

PDF naskah resmi, halaman 8

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi VII SEOJK 11/SEOJK.05/2021: mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (23-03-2021), PDF h.61 (mulai berlaku 23 Maret 2021); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: jdih. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH