Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

hal. 59

SEOJK 11/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Lembaga Keuangan Mikro

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

VI. PELAPORAN 1. Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan a. Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data dan Laporan Realisasi Kegiatan Pengkinian Data 1) Laporan rencana kegiatan pengkinian data dan laporan realisasi kegiatan pengkinian data harus disetujui dan disampaikan oleh Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan atau salah satu anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT. 2) Laporan rencana kegiatan pengkinian data sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor jasa keuangan disampaikan setiap tahun paling lambat akhir bulan Desember. 3) Laporan realisasi pengkinian data sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor jasa keuangan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir. 4) Penyampaian laporan rencana pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam angka 2) untuk pertama kalinya disampaikan paling lambat akhir bulan Desember 2021. Sementara penyampaian laporan realisasi pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam angka 3) untuk pertama kalinya disampaikan paling lambat akhir bulan Januari 2023. 5) Perubahan atas laporan rencana kegiatan pengkinian data dapat dilakukan sepanjang terdapat perubahan yang terjadi di luar kendali LKM dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan dilakukan. 6) Laporan rencana pengkinian data dan laporan realisasi pengkinian data dapat mengacu pada format sebagaimana dimaksud dalam Format C Lampiran II yang

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: hal. 59 SEOJK 11/SEOJK.05/2021

PDF naskah resmi, halaman 59

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi VII SEOJK 11/SEOJK.05/2021: mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (23-03-2021), PDF h.61 (mulai berlaku 23 Maret 2021); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: jdih. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH