Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

hal. 18

SEOJK 11/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Lembaga Keuangan Mikro

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. 13) Dalam melakukan tahapan identifikasi dari risiko bawaan (Inherent Risk), LKM harus mampu menjelaskan seluruh proses identifikasi risiko yang telah dilakukan oleh LKM dan alasan atau pertimbangannya. 14) LKM harus menyediakan informasi yang telah terdokumentasi, yang menunjukkan bahwa LKM telah secara khusus memperhatikan indikator yang berisiko tinggi dalam penilaian risikonya. b. Menetapkan Toleransi Risiko 1) Toleransi risiko merupakan tingkat dan jenis risiko maksimum yang ditetapkan oleh LKM dalam menjalankan aktivitas bisnisnya sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite). 2) Toleransi risiko merupakan komponen penting dari manajemen risiko yang efektif. 3) Sebelum mempertimbangkan mitigasi risiko, LKM harus menetapkan toleransi risiko. 4) Pada saat mempertimbangkan ancaman, konsep toleransi risiko akan membuat LKM mampu untuk menentukan tingkat ancaman risiko yang dapat ditoleransi oleh LKM. 5) Dalam menetapkan toleransi risiko, LKM perlu mempertimbangkan kategori risiko di bawah ini yang dapat mempengaruhi LKM, antara lain: a) risiko pengaturan (regulatory risk); b) risiko reputasi (reputational risk); c) risiko hukum (legal risk); dan d) risiko keuangan (financial risk). c. Langkah Pengurangan dan Pengendalian Risiko 1) Mitigasi risiko adalah penerapan pengendalian internal untuk membatasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang telah diidentifikasi dalam melakukan penilaian risiko. Mitigasi risiko akan membantu agar kegiatan usaha LKM tetap berada dalam batas toleransi risiko yang telah ditetapkan. Dalam hal hasil penilaian

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: hal. 18 SEOJK 11/SEOJK.05/2021

PDF naskah resmi, halaman 18

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi VII SEOJK 11/SEOJK.05/2021: mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (23-03-2021), PDF h.61 (mulai berlaku 23 Maret 2021); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: jdih. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH