Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Romawi III

SEOJK 6/SEOJK.07/2024 — Pendaftaran Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

1. Otoritas Jasa Keuangan melakukan verifikasi dan analisis atas dokumen permohonan pendaftaran yang disampaikan oleh calon Penyelenggara ITSK. 2. Dalam rangka mendukung verifikasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada angka 1, Otoritas Jasa Keuangan dapat: a. meminta Direksi, Dewan Komisaris calon Penyelenggara ITSK dan/atau pihak lainnya untuk melakukan presentasi untuk memastikan kesiapan operasional calon Penyelenggara ITSK; b. melakukan wawancara langsung terhadap Direksi, Dewan Komisaris calon Penyelenggara ITSK dan/atau pihak lainnya yang terkait dengan calon Penyelenggara ITSK untuk memastikan kesiapan operasional calon Penyelenggara ITSK yang hasilnya akan dicatat dalam risalah wawancara; dan/atau c. melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kesiapan operasional dan keamanan layanan calon Penyelenggara ITSK, baik peninjauan lapangan dimaksud dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun pihak lain yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan. 3. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan analisis dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdapat kekurangan dokumen dan/atau informasi, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada calon Penyelenggara ITSK untuk melengkapi kekurangan dokumen dimaksud secara daring melalui sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan. 4. Dalam hal sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 belum tersedia dan/atau mengalami gangguan, penyampaian pemberitahuan kepada calon Penyelenggara ITSK disampaikan melalui surat elektronik. 5. Dalam hal surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 mengalami gangguan teknis, penyampaian pemberitahuan kepada calon Penyelenggara ITSK disampaikan secara luring. 6. Dalam hal kekurangan dokumen tidak disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada calon Penyelenggara ITSK bahwa proses permohonan tidak dapat dilanjutkan. 7. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pendaftaran paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan pendaftaran diterima lengkap. 8. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atas permohonan pendaftaran dalam bentuk surat tanda bukti terdaftar. 9. Dalam hal permohonan pendaftaran Penyelenggara ITSK ditolak sebagaimana dimaksud pada angka 7, calon Penyelenggara ITSK dapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan ITSK dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. 10. Penyelenggara ITSK yang telah mendapatkan surat tanda bukti terdaftar sebagaimana dimaksud pada angka 8 mengajukan permohonan pendaftaran sebagai penyelenggara sistem elektronik kepada instansi yang berwenang 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya surat tanda bukti terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan. 11. Permohonan pendaftaran sebagai penyelenggara sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 10 ditembuskan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan penyampaian kepada instansi yang berwenang. 12. Penyelenggara ITSK menyampaikan salinan tanda daftar sebagai penyelenggara sistem elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat tanda daftar sebagai penyelenggara sistem elektronik. 13. Penyelenggara ITSK dapat melaksanakan kegiatan sebagai Penyelenggara ITSK setelah melengkapi dokumen perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan dan instansi yang berwenang. 14. Dalam hal Penyelenggara ITSK tidak memperoleh tanda daftar sebagai penyelenggara sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 12 dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterbitkannya surat tanda bukti terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan, maka surat tanda bukti terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak berlaku.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi III SEOJK 6/SEOJK.07/2024

PDF naskah resmi, halaman 7

Status regulasi

Berlaku ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Romawi VII SEOJK 6/SEOJK.07/2024 (mulai berlaku 03-06-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini; Pasal 78 POJK 30/2025 mencabut POJK 3/2024 (induk) hanya untuk evaluasi mandiri, tata kelola, dan Manajemen Risiko bagi Penyelenggara ITSK berizin (sejak 01-07-2026), tidak menyentuh materi SEOJK ini; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Romawi VII SEOJK 6/SEOJK.07/2024 (mulai berlaku 03-06-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini; Pasal 78 POJK 30/2025 mencabut POJK 3/2024 (induk) hanya untuk evaluasi mandiri, tata kelola, dan Manajemen Risiko bagi Penyelenggara ITSK berizin (sejak 01-07-2026), tidak menyentuh materi SEOJK ini

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.