Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
1. Calon Penyelenggara ITSK mengajukan permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menyampaikan Formulir Permohonan yang ditandatangani oleh anggota Direksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Bagian A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Formulir Permohonan sebagaimana angka 1 dilengkapi dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh anggota Direksi calon Penyelenggara ITSK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Bagian B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Formulir Permohonan Pendaftaran Penyelenggara ITSK dilengkapi dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
a. data dan informasi terkait kelembagaan dan tata kelola, antara lain:
1) salinan akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang yang memuat kegiatan usaha sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
2) salinan akta perubahan anggaran dasar terakhir, yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang yang memuat kegiatan usaha sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
3) data pemegang saham, jika calon Penyelenggara ITSK merupakan perseroan terbatas:
a) untuk pemegang saham orang perseorangan, dengan melampirkan:
(1) fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk bagi Warga Negara Indonesia atau paspor bagi Warga Negara Asing, yang masih berlaku;
(2) bukti pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak 2 (dua) tahun terakhir bagi Warga Negara Indonesia atau dokumen yang setara bagi Warga Negara Asing;
(3) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Bagian C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
(4) pernyataan dari pemegang saham sesuai dengan format Surat Pernyataan Pemegang Saham Orang Perseorangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Bagian D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
b) untuk pemegang saham badan hukum, dengan melampirkan:
(1) daftar dan rincian pemegang saham berikut rincian masing-masing kepemilikan saham;
(2) salinan akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
(3) salinan akta perubahan anggaran dasar terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
(4) pernyataan dari pemegang saham sesuai dengan format Surat Pernyataan Pemegang Saham Badan Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Bagian E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
(5) bukti pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak 2 (dua) tahun terakhir bagi badan hukum Indonesia atau dokumen yang setara bagi badan hukum asing;
4) data Direksi dan Dewan Komisaris:
a) fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia atau paspor bagi Warga Negara Asing, yang masih berlaku;
b) fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap bagi warga negara asing;
c) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Bagian C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
d) bukti pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak 2 (dua) tahun terakhir bagi Warga Negara Indonesia atau dokumen yang setara bagi Warga Negara Asing; dan
e) pernyataan dari masing-masing anggota Direksi sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Bagian F dan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Bagian G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
5) keterangan mengenai PSP;
a) informasi terkait dengan PSP;
b) jumlah (persentase) kepemilikan PSP; dan
c) pernyataan dari PSP sesuai dengan format Surat Pernyataan Pemegang Saham Pengendali sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Bagian H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
6) struktur organisasi calon Penyelenggara ITSK yang memuat informasi mengenai:
a) struktur dan/atau fungsi jabatan, antara lain mencakup perangkat yang menjalankan fungsi kepatuhan;
b) nama struktur dan/atau fungsi jabatan;
c) jumlah sumber daya manusia pada setiap struktur dan/atau fungsi jabatan; dan
d) pembagian tugas dan wewenang setiap struktur dan/atau fungsi jabatan;
7) pedoman atau standar prosedur operasional terkait penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
8) rencana kerja untuk 1 (satu) tahun pertama yang memuat paling sedikit:
a) gambaran mengenai kegiatan usaha yang akan dilakukan;
b) target dan langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target dimaksud; dan
c) proyeksi laporan keuangan untuk 1 (satu) tahun ke depan;
9) bukti keahlian dan/atau latar belakang sumber daya manusia di bidang teknologi informasi antara lain berupa sertifikasi atau pengalaman kerja di bidang teknologi informasi minimal 3 (tiga) tahun;
b. data dan informasi terkait model bisnis yang meliputi:
1) model dan proses bisnis;
2) evaluasi secara mandiri atas kesesuaian jenis ITSK dengan jenis ITSK yang telah lulus Sandbox;
3) manfaat produk, layanan, dan/atau inovasi yang ditawarkan (value proposition);
4) target pasar yang dilayani dan profil Konsumen;
5) struktur pendapatan (revenue) dan biaya yang dikenakan kepada pengguna (fee);
6) penjelasan terkait diagram aliran data dan jenis data yang terlibat;
7) mekanisme pengelolaan data yang dimulai sejak proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pendistribusian data;
8) output produk, layanan, dan/atau inovasi yang diberikan;
9) strategi dan/atau penerapan manajemen risiko; dan
10) data dan informasi terkait kebijakan dan prosedur pelindungan Konsumen diantaranya meliputi kebijakan dan prosedur penanganan pengaduan Konsumen, dan kebijakan dan prosedur ganti rugi Konsumen (consumer redress);
c. data dan informasi terkait teknologi informasi yang meliputi:
1) metodologi dan teknologi yang digunakan dalam proses pemberian layanan;
2) domain portal dan serta aplikasi berbasis gawai yang dapat diakses oleh mitra dan/atau Konsumen disertai dengan mock-up berupa tangkapan layar (screenshot) untuk bagian profil perusahaan, product disclosure/information, dan pusat panggilan (call center);
3) bukti pusat data dan pusat pemulihan bencana berada di wilayah Indonesia;
4) perjanjian kerja sama dengan penyedia pusat data dan pusat pemulihan bencana;
5) dokumen terkait dengan sistem manajemen keamanan informasi yang mencakup:
a) sertifikat ISO 27001 yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang telah memiliki akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau lembaga sertifikasi yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan sertifikat ISO 27001 (bagi lembaga sertifikasi yang tidak memiliki akreditasi dari KAN); atau
b) sertifikasi atau dokumen lainnya yang berisi kebijakan terkait keamanan sistem informasi yang memuat mekanisme pengendalian pada:
(1) aspek organisasi, yang diantaranya memuat delegasi wewenang dan struktur organisasi;
(2) aspek Sumber Daya Manusia, yang diantaranya memuat pemenuhan Sumber Daya Manusia pada posisi terkait IT, persyaratan minimum kompetensi, dan kebijakan/strategi pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (sertifikasi/pelatihan);
(3) aspek perangkat fisik, yang diantaranya memuat kebijakan calon Penyelenggara ITSK terkait perangkat fisik IT tersedia dan aman; dan
(4) aspek teknologi, yang diantaranya memuat keamanan jaringan, aplikasi, dan data;
6) kebijakan dan prosedur pelindungan data pribadi; dan
7) bukti kesiapan sistem elektronik dan data kegiatan operasional calon Penyelenggara ITSK sesuai dengan format Daftar Kesiapan Infrastruktur Sistem Elektronik dan Data Kegiatan Operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Bagian I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
d. data dan informasi terkait kemitraan yang meliputi:
1) rencana kemitraan;
2) pemetaan proses bisnis yang didukung oleh pihak ketiga dan disertai dengan nama dan kedudukan pihak ketiga dimaksud serta ruang lingkup kerja sama;
3) pemetaan terkait jumlah dan jenis kerja sama dengan PUSK yang telah dilaksanakan (jika ada);
4) nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama dengan PUSK (jika ada); dan
5) penjelasan mengenai prosedur dan implementasi proof of concept dalam mekanisme kemitraan dengan PUSK.
4. Untuk kepentingan proses pendaftaran, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta calon Penyelenggara ITSK untuk menyampaikan dokumen lain terkait pendaftaran. Dokumen lain dimaksud antara lain dokumen yang berasal dari kementerian/lembaga lain, dokumen yang berasal dari calon Penyelenggara ITSK yang dapat berupa dokumen kebijakan, prosedur, pernyataan, atau dokumen lain yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan, sebagai bagian dari pemenuhan kriteria jenis ITSK.
5. Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui sistem elektronik yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Dokumen permohonan pendaftaran yang disampaikan melalui sistem elektronik merupakan dokumen asli dan/atau hasil pindai (scan) berwarna atas dokumen asli.
7. Dalam hal sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 belum tersedia dan/atau mengalami gangguan, penyampaian permohonan pendaftaran disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik melalui surat elektronik melalui alamat mailingroomsoemitro@ojk.go.id dan pendaftaraniakd@ojk.go.id atau alamat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
8. Dalam hal surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 7 mengalami gangguan teknis, penyampaian permohonan pendaftaran disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luring dengan cara:
a. diserahkan langsung; atau
b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
9. Penyampaian permohonan pendaftaran secara luring sebagaimana dimaksud pada angka 8 ditujukan kepada: Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710, Indonesia
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi II SEOJK 6/SEOJK.07/2024
PDF naskah resmi, halaman 2
Status regulasi
Berlaku ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Romawi VII SEOJK 6/SEOJK.07/2024 (mulai berlaku 03-06-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini; Pasal 78 POJK 30/2025 mencabut POJK 3/2024 (induk) hanya untuk evaluasi mandiri, tata kelola, dan Manajemen Risiko bagi Penyelenggara ITSK berizin (sejak 01-07-2026), tidak menyentuh materi SEOJK ini; belum dikonfirmasi JDIH
Dasar: Romawi VII SEOJK 6/SEOJK.07/2024 (mulai berlaku 03-06-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini; Pasal 78 POJK 30/2025 mencabut POJK 3/2024 (induk) hanya untuk evaluasi mandiri, tata kelola, dan Manajemen Risiko bagi Penyelenggara ITSK berizin (sejak 01-07-2026), tidak menyentuh materi SEOJK ini
Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.