Romawi VIII

SEOJK 6/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

1. Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan a. Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data dan Laporan Realisasi Kegiatan Pengkinian Data 1) Pengkinian data Nasabah difokuskan pada Nasabah yang memiliki risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme serta pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal lebih tinggi terlebih dahulu, di mana pengkinian data Nasabah berisiko tinggi dilakukan lebih sering dibandingkan Nasabah yang memiliki tingkat risiko lebih rendah. Pengkinian Nasabah berisiko tinggi dilakukan paling kurang 1 (satu) tahun sekali, Nasabah berisiko sedang 2 (dua) tahun sekali, Nasabah berisiko rendah dilakukan 3 (tiga) tahun sekali. 2) Laporan rencana kegiatan pengkinian data Nasabah dan laporan realisasi kegiatan pengkinian data Nasabah harus disetujui dan disampaikan oleh Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan atau salah satu anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. 3) Laporan rencana kegiatan pengkinian data Nasabah memuat jumlah Nasabah dan tingkat risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme serta pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dari Nasabah yang akan dikinikan, informasi yang akan dikinikan, metode atau strategi pengkinian, dan persentase pemenuhan Nasabah yang akan dikinikan pada periode tertentu. Contoh format laporan rencana pengkinian data nasabah terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. 4) Laporan realisasi kegiatan pengkinian Nasabah ke Otoritas Jasa Keuangan, memuat hasil pengkinian Nasabah berupa jumlah target Nasabah yang harus dikinikan, jumlah Nasabah yang berhasil dikinikan, jumlah Nasabah yang tidak berhasil dikinikan yang tercermin dari selisih target dengan realisasi, kendala yang dihadapi, serta upaya tindak lanjut yang akan dilakukan atas Nasabah yang tidak berhasil dikinikan. Contoh format laporan realisasi pengkinian data nasabah terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. 5) Penyampaian laporan rencana kegiatan pengkinian data Nasabah sebagaimana dimaksud dalam angka 3) harus disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan setiap tahun paling lambat akhir bulan Desember. Sebagai contoh, untuk pengkinian data Nasabah kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2022, Penyelenggara harus menyampaikan laporan rencana pengkinian data Nasabah paling lambat tanggal 31 Desember tahun 2021. 6) Penyampaian laporan realisasi pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam angka 4) disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan setiap tahun paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir. Sebagai contoh, pengkinian data Nasabah yang telah dilakukan pada kurun waktu Januari sampai dengan akhir Desember 2021, Penyelenggara harus menyampaikan laporan realisasi pengkinian data paling lambat tanggal 31 Januari tahun 2022. 7) Penyampaian laporan rencana pengkinian data Nasabah sebagaimana dimaksud dalam angka 3) untuk pertama kalinya disampaikan paling lambat akhir Desember 2022. Sementara penyampaian laporan realisasi pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam angka 4) untuk pertama kalinya disampaikan paling lambat akhir Januari 2023. 8) Dalam hal terdapat perubahan atas laporan rencana kegiatan pengkinian data, yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Penyelenggara wajib menyampaikan perubahan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan dilakukan. 9) Surat pengantar penyampaian laporan rencana kegiatan pengkinian data Nasabah sebagaimana dimaksud dalam angka 3) dan laporan realisasi kegiatan pengkinian data Nasabah sebagaimana dimaksud dalam angka 4) yang ditandatangani oleh Direksi dan isi laporan rencana kegiatan pengkinian data Nasabah dan laporan realisasi kegiatan pengkinian data Nasabah tersebut disampaikan secara online melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan. 10) Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 9) belum tersedia maka surat pengantar penyampaian laporan dan isi laporan dimaksud disampaikan melalui surat elektronik (email); dan 11) Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 9) dan surat elektronik (email) sebagaimana dimaksud dalam angka 10) mengalami gangguan atau permasalahan teknis maka surat pengantar penyampaian laporan dan isi laporan dimaksud dapat dilakukan secara offline dalam bentuk hardcopy dan/atau media penyimpanan elektronik. 12) Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 3) dan angka 4) disampaikan oleh Penyelenggara kepada: Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Nonbank Otoritas Jasa Keuangan u.p. Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Financial Technology Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 12 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 42 Jakarta Selatan 12710. 13) Dalam hal terdapat perubahan alamat Kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 12), Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman. b. Laporan Perubahan Penyesuaian Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. 1) Laporan perubahan penyesuaian kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal memuat hal-hal perubahan atas penyesuaian kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang telah disampaikan sebelumnya kepada Otoritas Jasa Keuangan. 2) Laporan perubahan penyesuaian kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal harus disetujui dan disampaikan oleh Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan atau salah satu anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. 3) Penyampaian laporan perubahan penyesuaian kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan dilakukan. Sebagai contoh, Penyelenggara telah melakukan perubahan atas penyesuaian kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal pada Senin, 14 November 2022, Penyelenggara harus menyampaikan laporan perubahan penyesuaian kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal paling lambat pada 22 November 2022. 4) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan oleh Penyelenggara kepada Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Nonbank Otoritas Jasa Keuangan u.p. Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Financial Technology Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 12 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 42 Jakarta Selatan 12710. 5) Dalam hal terdapat perubahan alamat Kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 4), Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman. 2. Laporan kepada PPATK Penyelenggara harus menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU, termasuk peraturan pelaksanaannya.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi VIII SEOJK 6/SEOJK.05/2021

PDF naskah resmi, halaman 87

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi IX (Penutup): berlaku sejak ditetapkan 29 Januari 2021; tidak mencabut regulasi lain. Induknya, POJK 12/POJK.01/2017 jo. 23/POJK.01/2019, dicabut oleh Pasal 89 POJK 8 Tahun 2023, tetapi Pasal 88 huruf a POJK 8/2023 menyatakan ketentuan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Risiko: rujukan dan istilah masih lama (POJK 12/2017, "pinjam meminjam uang"), dan belum mencakup PPPSPM, jadi baca bersama POJK 8/2023. JDIH OJK (jdih.ojk.go.id, dicek 12-10-2026 WIB): status "Berlaku", riwayat belum ada.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.

Status di JDIH