Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
A. SUMBER DAYA MANUSIA
1. Untuk mencegah digunakannya Penyelenggara sebagai media atau tujuan Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan/atau pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang melibatkan pihak intern. Penyelenggara wajib melakukan:
a. prosedur penyaringan dalam rangka penerimaan karyawan baru (pre-employee screening) sebagai bagian dari penerapan know your employee (KYE); dan
b. Pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan.
2. Prosedur penyaringan dalam rangka penerimaan karyawan baru (pre-employee screening) dilakukan dalam bentuk:
a. metode screening yang dimaksudkan untuk memastikan profil calon karyawan tidak memiliki catatan kejahatan, antara lain mengharuskan calon karyawan membuat surat pernyataan dan/atau menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
b. melakukan verifikasi identitas dan pendidikan yang telah diperoleh calon karyawan antara lain melalui proses wawancara (interview) secara tatap muka ataupun secara virtual yang dimaksudkan untuk lebih memastikan kebenaran dari informasi dan data dari calon karyawan;
c. melakukan penelitian melalui media atau informasi lainnya terhadap latar belakang dari calon karyawan antara lain riwayat pekerjaan, dan/atau pengalaman kerja dari calon karyawan;
d. memastikan track record yang baik dari calon karyawan antara lain dengan meminta surat rekomendasi dari perusahaan sebelumnya di mana calon karyawan pernah bekerja; dan
e. memastikan kualitas kredit calon karyawan tidak tergolong kredit macet.
3. Pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan, mencakup perilaku dan gaya hidup karyawan, antara lain:
1) melakukan verifikasi terhadap karyawan yang mengalami perubahan gaya hidup yang cukup signifikan;
2) memastikan bahwa karyawan telah memahami dan menaati kode etik karyawan (staff code of conduct); dan
3) mengevaluasi karyawan yang bertanggung jawab pada aktivitas yang tergolong berisiko tinggi antara lain memiliki akses ke data Penyelenggara, dan/atau berhadapan dengan Calon Nasabah atau Nasabah.
4. Prosedur penyaringan (pre-employee screening), pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan dituangkan dalam kebijakan dan prosedur tertulis KYE Penyelenggara dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan strategi anti fraud.
B. PELATIHAN
1. Penyelenggara wajib menyelenggarakan pelatihan yang berkesinambungan tentang kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal serta peran dan tanggung jawab karyawan dalam mencegah dan memberantas TPPU, TPPT, dan/atau pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal kepada seluruh karyawan.
2. Dalam menyelenggarakan pelatihan berkesinambungan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Penyelenggara dapat:
a. bekerja sama dengan pihak lain seperti asosiasi Penyelenggara, PPATK, dan/atau otoritas berwenang yang terkait; dan/atau
b. mengikutsertakan karyawannya dalam pelatihan antara lain yang diselenggarakan oleh asosiasi Penyelenggara, PPATK, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas berwenang lainnya.
3. Dalam menentukan peserta pelatihan, Penyelenggara mengutamakan karyawan yang tugas sehari-harinya memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. melakukan pengawasan pelaksanaan penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal; dan/atau
b. terkait dengan penyusunan pelaporan kepada PPATK dan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Karyawan yang tugas sehari harinya sebagaimana dimaksud pada angka 3 harus mendapatkan pelatihan secara berkesinambungan.
5. Karyawan lainnya selain karyawan sebagaimana dimaksud pada angka 3 harus mendapatkan pelatihan paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa kerjanya, di mana pelatihan tersebut harus sudah dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak karyawan tersebut pertama kali bekerja sebagai karyawan Penyelenggara.
6. Metode pelatihan
a. Pelatihan dapat dilakukan secara virtual atau dalam jaringan maupun melalui tatap muka.
b. Pelatihan secara virtual atau dalam jaringan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat menggunakan media e-learning baik yang disediakan oleh otoritas berwenang seperti PPATK, Otoritas Jasa Keuangan atau yang disediakan secara mandiri oleh Penyelenggara.
c. Pelatihan melalui tatap muka sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan dengan menggunakan pendekatan antara lain:
1) tatap muka secara interaktif (misalnya workshop) dengan topik pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Pendekatan ini digunakan untuk karyawan yang mendapatkan prioritas dan dilakukan secara berkesinambungan, misalnya setiap tahun; dan/atau
2) tatap muka satu arah (misalnya seminar) dengan topik pelatihan adalah berupa gambaran umum dari penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Pendekatan ini diberikan kepada karyawan yang tidak mendapatkan prioritas dan dilakukan apabila terdapat perubahan ketentuan yang signifikan.
7. Materi dan Evaluasi Pelatihan
a. Penyelenggara dapat mengembangkan materi pelatihan terkait penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal sesuai dengan kebutuhan. Beberapa topik yang dapat menjadi materi dalam pelatihan antara lain:
1) pelatihan implementasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
2) tren dan perkembangan profil risiko, teknik, metode, dan tipologi TPPU, TPPT, dan/atau pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, khususnya dalam kaitannya dengan proses bisnis Penyelenggara;
3) penggunaan Teknologi Informasi dalam penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
4) penilaian risiko dan penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal berbasis risiko;
5) penerapan kebijakan dan prosedur program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
6) ketentuan sharing information dalam konglomerasi keuangan dengan memperhatikan ketentuan anti tipping off; dan/atau
7) peran dan tanggung jawab pegawai dalam mencegah dan memberantas TPPU, TPPT, dan/atau pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
b. Kedalaman materi pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan karyawan dan kesesuaian dengan tugas dan tanggung jawab karyawan.
c. Untuk mengetahui tingkat pemahaman karyawan dan kesesuaian materi pelatihan, Penyelenggara harus melakukan evaluasi terhadap setiap pelatihan yang telah diselenggarakan.
d. Evaluasi dapat dilakukan secara langsung melalui wawancara atau secara tidak langsung melalui tes.
e. Penyelenggara harus melakukan upaya tindak lanjut dari hasil evaluasi pelatihan melalui penyempurnaan materi dan metode pelatihan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi VII SEOJK 6/SEOJK.05/2021
PDF naskah resmi, halaman 83
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Romawi IX (Penutup): berlaku sejak ditetapkan 29 Januari 2021; tidak mencabut regulasi lain. Induknya, POJK 12/POJK.01/2017 jo. 23/POJK.01/2019, dicabut oleh Pasal 89 POJK 8 Tahun 2023, tetapi Pasal 88 huruf a POJK 8/2023 menyatakan ketentuan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Risiko: rujukan dan istilah masih lama (POJK 12/2017, "pinjam meminjam uang"), dan belum mencakup PPPSPM, jadi baca bersama POJK 8/2023. JDIH OJK (jdih.ojk.go.id, dicek 12-10-2026 WIB): status "Berlaku", riwayat belum ada.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.
Status di JDIH