Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
B. PENGENDALIAN INTERN ATAS PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PROSES BISNIS PENYELENGGARA
1. Penyelenggara harus memastikan bahwa pengendalian intern atas penggunaan Teknologi Informasi dalam proses bisnis Penyelenggara cukup memadai dan efektif dalam penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan mampu mengantisipasi kemungkinan Teknologi Informasi yang digunakan Penyelenggara tidak dimanfaatkan sebagai sarana TPPU, TPPT, dan/atau pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
2. Dalam penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, Penyelenggara harus memiliki dan menerapkan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap seluruh aspek penggunaan Teknologi Informasi yang digunakan dalam penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, yang meliputi paling sedikit:
a. memiliki dan menerapkan kebijakan, standar, dan prosedur penggunaan Teknologi Informasi yang digunakan dalam penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal secara konsisten dan berkesinambungan yang dimaksudkan untuk mengurangi risiko terjadinya kesalahan atau kegagalan sistem informasi yang digunakan, paling sedikit meliputi aspek:
1) manajemen;
2) pengembangan dan pengadaan;
3) operasional Teknologi Informasi;
4) pemeliharaan sistem informasi yang digunakan secara berkala;
5) jaringan komunikasi;
6) pengamanan informasi;
7) rencana pemulihan bencana; dan
8) penggunaan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi.
b. pengkajian ulang dan pengkinian kebijakan, standar dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara berkala, sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas usaha Penyelenggara;
c. pengendalian menyeluruh (general control) atas aktivitas Teknologi Informasi yang meliputi:
1) pengendalian organisasi dan manajemen;
2) pengendalian terhadap pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi;
3) pengendalian terhadap sistem operasi;
4) pengendalian terhadap sistem perangkat lunak; dan
5) pengendalian terhadap sistem entry data dan program.
d. pengendalian atas aplikasi (application control), yang digunakan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa semua transaksi telah diotorisasi dan dicatat, serta diolah seluruhnya, dengan cermat dan tepat waktu yang meliputi:
1) pengendalian atas masukan (input), yang dimaksudkan untuk memastikan keabsahan, validitas, dan keakurasian dokumen dan dokumen pendukung sebelum diinput ke dalam sistem;
2) pengendalian atas pengolahan dan file data komputer; dan
3) pengendalian atas keluaran (output), yang dimaksudkan untuk memastikan agar output sistem dapat diverifikasi dengan baik.
e. pengawasan oleh manajemen dan adanya budaya pengendalian;
f. identifikasi dan penilaian risiko;
g. pemisahan fungsi; dan
h. kegiatan pemantauan dan koreksi penyimpangan, yang dilakukan oleh satuan kerja operasional, satuan kerja audit intern maupun pihak lain.
3. Sistem pengendalian intern secara efektif terhadap seluruh aspek penggunaan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan bagian dari sistem pengendalian intern Penyelenggara.
4. Penyelenggara harus memastikan kelangsungan dan kestabilan operasional Teknologi Informasi serta memitigasi risiko yang berpotensi dapat mengganggu kegiatan operasional Penyelenggara.
5. Penyelenggara harus memastikan pengamanan informasi dilaksanakan secara efektif dengan memperhatikan paling sedikit:
a. pengamanan informasi yang ditujukan agar informasi yang dikelola terjaga kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), ketersediaan (availability) secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan; dan
b. pengamanan informasi yang dilakukan terhadap aspek teknologi, sumber daya manusia, dan proses dalam penggunaan Teknologi Informasi.
6. Dalam hal Penyelenggara menggunakan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi yang digunakan dalam penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, Penyelenggara harus memastikan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi tersebut telah menerapkan manajemen risiko penggunaan Teknologi Informasi. Sebagai contoh pihak penyedia jasa telah memiliki sertifikasi dari lembaga resmi.
7. Dalam hal Penyelenggara menggunakan jasa penyedia Teknologi Informasi, maka Penyelenggara harus melakukan tindakan tertentu sebagai bentuk mitigasi risiko dalam hal terdapat kondisi berupa:
a. memburuknya kinerja penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh penyedia jasa Teknologi Informasi yang dapat berdampak signifikan pada kegiatan usaha Penyelenggara;
b. pihak penyedia jasa Teknologi Informasi menjadi insolven, dalam proses menuju likuidasi, atau dipailitkan oleh pengadilan;
c. terdapat pelanggaran oleh pihak penyedia jasa Teknologi Informasi terhadap ketentuan rahasia Penyelenggara dan kewajiban merahasiakan data pribadi Nasabah; dan/atau
d. terdapat kondisi yang menyebabkan Penyelenggara tidak dapat menyediakan data yang diperlukan dalam rangka pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi V huruf B SEOJK 6/SEOJK.05/2021
PDF naskah resmi, halaman 77
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Romawi IX (Penutup): berlaku sejak ditetapkan 29 Januari 2021; tidak mencabut regulasi lain. Induknya, POJK 12/POJK.01/2017 jo. 23/POJK.01/2019, dicabut oleh Pasal 89 POJK 8 Tahun 2023, tetapi Pasal 88 huruf a POJK 8/2023 menyatakan ketentuan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Risiko: rujukan dan istilah masih lama (POJK 12/2017, "pinjam meminjam uang"), dan belum mencakup PPPSPM, jadi baca bersama POJK 8/2023. JDIH OJK (jdih.ojk.go.id, dicek 12-10-2026 WIB): status "Berlaku", riwayat belum ada.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.
Status di JDIH