Romawi V huruf A
SEOJK 6/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
A. PENGENDALIAN INTERN
1. Penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal berbasis risiko (risk based approach) yang efektif harus diimplementasikan dalam pengendalian intern dan diinternalisasikan dalam proses bisnis Penyelenggara.
2. Penyelenggara harus memiliki sistem pengendalian intern untuk memastikan kepatuhan Penyelenggara dalam menerapkan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal secara efektif dan untuk meminimalkan risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme serta pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang dihadapi Penyelenggara.
3. Dalam pengendalian intern, Penyelenggara harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. skala dan kompleksitas Penyelenggara;
b. keragaman kegiatan usaha atau operasional Penyelenggara, termasuk keragaman negara/area geografis/yurisdiksi, profil Nasabah, produk atau jasa, dan aktivitas transaksi Penyelenggara secara keseluruhan;
c. jaringan distribusi (delivery channels) yang digunakan;
d. volume dan skala transaksi;
e. tingkat penilaian risiko atas setiap kegiatan usaha Penyelenggara; dan/atau
f. hubungan usaha antara Penyelenggara dengan Nasabah baik secara langsung atau melalui agen, pihak ketiga, koresponden, atau komunikasi tanpa pertemuan langsung (non-face to face).
4. Penyelenggara harus memiliki kerangka pengendalian intern yang efektif dalam penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal berbasis risiko, yang meliputi paling sedikit:
a. kebijakan, prosedur, dan pemantauan internal yang memadai, yang mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi dalam penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
b. batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, di mana Penyelenggara harus memastikan adanya pemisahan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas antara unit khusus pengendalian, fungsi atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengendalian intern dengan unit bisnis Penyelenggara;
c. penunjukan UKK dan/atau pejabat yang bertanggung jawab dalam mengelola penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
d. pengkinian standar kepatuhan penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
e. kebijakan, prosedur, dan pemantauan terkait penyaringan/rekrutmen karyawan Penyelenggara, untuk memastikan tidak digunakannya karyawan Penyelenggara sebagai sarana TPPU dan/atau TPPT serta pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal melalui proses bisnis Penyelenggara;
f. pemantauan terhadap Nasabah, transaksi Nasabah, dan/atau penggunaan Teknologi Informasi dalam proses bisnis Penyelenggara khususnya yang memiliki risiko tinggi terkait risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme serta pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal termasuk pemantauan terhadap hal tertentu yang perlu mendapat perhatian khusus yang didasarkan antara lain pada saran dan informasi dari asosiasi industri, regulator, atau aparat penegak hukum;
g. penyediaan sistem yang dapat melakukan identifikasi, pemantauan, dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan secara akurat;
h. penyediaan tinjauan rutin atas penilaian risiko dan manajemen proses;
i. pengawasan yang memadai sebelum penawaran produk atau jasa baru atau penggunaan teknologi baru atau penawaran produk atau jasa yang dimodifikasi sedemikian rupa yang berpotensi terhadap peningkatan risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme serta pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
j. penyampaian informasi secara cepat dan tepat dalam hal terdapat indikasi dan/atau dugaan terkait risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme serta pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, langkah perbaikan yang dilakukan, hasil identifikasi kelemahan atas peraturan yang dimiliki, rencana tindak untuk perbaikan, dan pelaporan yang telah disampaikan kepada pihak berwenang;
k. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan, persyaratan pelaporan serta rekomendasi terkait kepatuhan atas penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan melakukan pengkinian atas perubahan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
l. penerapan kebijakan, prosedur, dan kontrol atas uji tuntas Nasabah (CDD) dan uji tuntas lanjut (EDD);
m. pengawasan yang memadai terkait Nasabah, transaksi dan produk yang berisiko tinggi, seperti batasan transaksi atau persetujuan manajemen;
n. pengawasan yang memadai terhadap pegawai Penyelenggara yang melengkapi laporan, menerima hibah, memantau aktivitas yang mencurigakan, atau terlibat dalam kegiatan lain yang merupakan bagian dari penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
o. pengintegrasian kepatuhan terhadap penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dalam deskripsi pekerjaan dan evaluasi kinerja yang tepat;
p. pelatihan terkait penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang tepat dan relevan untuk semua pegawai;
q. pengujian terhadap keefektifan dari pelaksanaan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dengan mengambil contoh secara acak (random sampling) dan melakukan pendokumentasian atas pengujian yang dilakukan; dan
r. audit independen secara internal untuk menguji kepatuhan dan efektivitas penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, yang pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas usaha Penyelenggara.
5. Dalam melakukan pengendalian intern, Penyelenggara dapat menggunakan regulatory technology seperti algoritma, pemanfaatan teknologi artificial intelligence, atau machine learning.
6. Dalam hal Penyelenggara melakukan pengendalian intern dengan menggunakan regulatory technology sebagaimana dimaksud pada angka 5, Penyelenggara harus memastikan regulatory technology yang digunakan dalam sistem pengendalian intern:
a. didasarkan pada hasil penilaian risiko yang didalamnya memuat bagaimana Penyelenggara mengelola dan memitigasi risiko atas Teknologi Informasi yang digunakan;
b. terjamin keandalannya dan telah tersertifikasi oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
c. menggunakan pengamanan, termasuk penggunaan security tools seperti teknologi enkripsi, penggunaan anti virus, dan firewall.
7. Penanggung jawab pengendalian intern terkait penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada angka 5 memiliki kewenangan paling sedikit mencakup:
a. menyusun program dan prosedur audit berbasis risiko dengan prioritas audit pada unit kerja atau kantor cabang yang tergolong memiliki kompleksitas usaha yang tinggi;
b. melakukan penilaian atas kecukupan proses yang berlaku di Penyelenggara dalam mengidentifikasi dan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan dengan memperhatikan ketentuan anti-tipping off.;
c. membantu Direksi dan Dewan Komisaris Penyelenggara dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit;
d. membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit;
e. mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan sumber dana; dan
f. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen Penyelenggara.
8. Penanggung jawab pengendalian intern harus:
a. memastikan pengendalian intern dalam penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal diterapkan dengan baik, tepat dan efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan serta mencakup kerangka pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada angka 4;
b. menciptakan budaya manajemen risiko dan kepatuhan; dan
c. memastikan bahwa pegawai taat terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
9. Penyelenggara dapat memiliki sistem pelaporan dugaan terjadinya pelanggaran (whistleblowing system/WBS) yang dimaksudkan untuk menjaga integritas profesionalitas, dan akuntabilitas Penyelenggara, di mana sistem tersebut memungkinkan pihak internal perusahaan (karyawan) ataupun eksternal seperti Calon Nasabah, Nasabah, atau masyarakat umum, melaporkan dugaan pelanggaran etik, perilaku, prosedur kerja, dan/atau peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh sumber daya manusia (termasuk Direktur dan Dewan Komisaris) Penyelenggara.
10. Sistem pelaporan dugaan terjadinya pelanggaran (WBS) paling sedikit mencakup:
a. sistem pelaporan yang independen, bebas, dan rahasia;
b. perlindungan kerahasiaan identitas pelapor;
c. perlindungan terhadap pelapor dari tekanan, pemecatan, gugatan hukum hingga tindakan fisik. Perlindungan tidak hanya untuk pelapor tetapi juga dapat diperluas hingga ke anggota keluarga pelapor; dan
d. informasi pelaksanaan tindak lanjut berupa kapan dan bagaimana serta kepada institusi mana tindak lanjut diserahkan.
11. Unit kerja independen yang mengelola sistem pelaporan dugaan terjadinya pelanggaran (WBS) dapat dirangkap oleh pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pengendalian intern.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi V huruf A SEOJK 6/SEOJK.05/2021
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Romawi IX (Penutup): berlaku sejak ditetapkan 29 Januari 2021; tidak mencabut regulasi lain. Induknya, POJK 12/POJK.01/2017 jo. 23/POJK.01/2019, dicabut oleh Pasal 89 POJK 8 Tahun 2023, tetapi Pasal 88 huruf a POJK 8/2023 menyatakan ketentuan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Risiko: rujukan dan istilah masih lama (POJK 12/2017, "pinjam meminjam uang"), dan belum mencakup PPPSPM, jadi baca bersama POJK 8/2023. JDIH OJK (jdih.ojk.go.id, dicek 12-10-2026 WIB): status "Berlaku", riwayat belum ada.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.