BAB III — STANDAR PERILAKU USAHA · BAB III Bagian Kedelapan — Sarana Komunikasi dan Teknologi Informasi

Pasal 49

POJK 69/POJK.05/2016 — PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Kegiatan usaha Perusahaan atau Unit Syariah wajib didukung dengan sistem pengelolaan data yang dapat menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan keputusan. (2) Perusahaan atau Unit Syariah wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dan terintegrasi dalam menggunakan sistem pengelolaan data. (3) Untuk kepentingan penegakan hukum, perlindungan, dan penegakan kedaulatan negara terhadap data warga negaranya, Perusahaan atau Unit Syariah wajib menempatkan data pada pusat data (data center) dan pusat pemulihan bencana (disaster recovery center) di wilayah Indonesia.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 49 POJK 69/POJK.05/2016

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 84; Pasal 42 huruf a POJK 4/2021; Pasal 24 huruf e POJK 12/2024; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 84; Pasal 42 huruf a POJK 4/2021; Pasal 24 huruf e POJK 12/2024

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.

Pasal 49 ayat (3) dicabut oleh POJK 4/POJK.05/2021
Pasal 50 dicabut oleh POJK 4/POJK.05/2021
Pasal 51 dicabut oleh POJK 4/POJK.05/2021
Pasal 72 dicabut oleh POJK 12/2024