BAB III — STANDAR PERILAKU USAHA · BAB III Bagian Kedelapan — Sarana Komunikasi dan Teknologi Informasi
Pasal 48
POJK 69/POJK.05/2016 — PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Situs web Perusahaan atau Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 wajib memuat informasi paling sedikit:a. profil Perusahaan atau Unit Syariah yang secara lengkap antara lain mencantumkan:1) izin usaha dari OJK atau otoritas lain sebelum terbentuknya OJK;2) struktur organisasi dan nama pejabat Perusahaan atau Unit Syariah paling sedikit memuat direksi, dewan komisaris atau yang setara, dewan pengawas syariah, dan pejabat satu tingkat di bawah direksi; dan3) jaringan, alamat, nomor telepon kantor di luar kantor pusat, dan nama pejabat kantor di luar kantor pusat;b. ringkasan informasi produk dari seluruh produk yang dipasarkan;c. prosedur dan cara bertransaksi;d. informasi tata cara pelayanan dan penyelesaian pengaduan;e. daftar Agen Asuransi yang masih aktif memasarkan produk Perusahaan atau Unit Syariah;f. penerapan tata kelola Perusahaan atau Unit Syariah yang termuat dalam laporan tahunan;g. informasi lainnya baik yang telah diwajibkan oleh peraturan lainnya maupun kebutuhan dari Perusahaan atau Unit Syariah; danh. kinerja masing-masing sub dana investasi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi memasarkan PAYDI.(2) Perusahaan atau Unit Syariah wajib melakukan pengkinian informasi yang disajikan dalam situs web Perusahaan atau Unit Syariah paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah terjadi perubahan informasi sebagaimana pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h.(3) Dalam hal Perusahaan atau Unit Syariah merupakan emiten atau perusahaan publik, informasi yang dimuat dalam situs web Perusahaan atau Unit Syariah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan OJK mengenai situs web emiten atau perusahaan publik.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 48 POJK 69/POJK.05/2016
Status regulasi
Berlaku (sebagian dicabut)ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Pasal 84; Pasal 42 huruf a POJK 4/2021; Pasal 24 huruf e POJK 12/2024; belum dikonfirmasi JDIH
Dasar: Pasal 84; Pasal 42 huruf a POJK 4/2021; Pasal 24 huruf e POJK 12/2024
Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.