Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB III — STANDAR PERILAKU USAHA · BAB III Bagian Keenam — Keahlian di Bidang Perasuransian

Pasal 44

POJK 69/POJK.05/2016 — PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Aktuaris Perusahaan atau Unit Syariah memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: a. memastikan kualitas data statistik Perusahaan atau Unit Syariah; b. melakukan evaluasi atas tingkat kesehatan keuangan dan kecukupan modal Perusahaan atau Unit Syariah; c. merancang produk asuransi termasuk menentukan tarif Premi dan profitabilitas atas produk asuransi dimaksud; d. melakukan perhitungan cadangan teknis Perusahaan atau Unit Syariah; e. turut serta dalam penerapan manajemen risiko di Perusahaan atau Unit Syariah; f. melakukan evaluasi atas aspek aktuaria dalam proses reasuransi di Perusahaan atau Unit Syariah; g. menyusun perkiraan kemampuan Perusahaan atau Unit Syariah untuk memenuhi kewajiban di masa depan; dan h. tugas dan tanggung jawab lain yang ditetapkan oleh Perusahaan atau Unit Syariah. (2) Aktuaris Perusahaan atau Unit Syariah memiliki wewenang sebagai berikut: a. menandatangani laporan aktuaris Perusahaan atau Unit Syariah; b. menandatangani laporan operasional Perusahaan atau Unit Syariah; c. menandatangani pengajuan pelaporan produk asuransi; dan d. wewenang lain yang ditetapkan oleh Perusahaan atau Unit Syariah. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, aktuaris Perusahaan atau Unit Syariah wajib berpedoman pada kode etik dan standar perilaku yang disusun oleh asosiasi profesi di Indonesia.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 44 POJK 69/POJK.05/2016

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 84; Pasal 42 huruf a POJK 4/2021; Pasal 24 huruf e POJK 12/2024; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 84; Pasal 42 huruf a POJK 4/2021; Pasal 24 huruf e POJK 12/2024

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.