Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB III — STANDAR PERILAKU USAHA · BAB III Bagian Keenam — Keahlian di Bidang Perasuransian

Pasal 43

POJK 69/POJK.05/2016 — PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Tenaga ahli Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Reasuransi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: a. melakukan evaluasi penerapan manajemen underwriting reasuransi di Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Reasuransi; b. melakukan evaluasi atas aspek teknis dalam proses retrosesi di Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Reasuransi; c. melakukan evaluasi atas aspek teknis dalam proses penyelesaian klaim di Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Reasuransi; d. turut serta dalam penerapan manajemen risiko di Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Reasuransi; dan e. tugas dan tanggung jawab lain yang ditetapkan oleh Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Reasuransi. (2) Tenaga ahli Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Reasuransi memiliki wewenang sebagai berikut: a. menerima atau menolak pengajuan bisnis reasuransi dalam jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Reasuransi; dan b. wewenang lain yang ditetapkan oleh Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Reasuransi.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 43 POJK 69/POJK.05/2016

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 84; Pasal 42 huruf a POJK 4/2021; Pasal 24 huruf e POJK 12/2024; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 84; Pasal 42 huruf a POJK 4/2021; Pasal 24 huruf e POJK 12/2024

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.