Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB III — STANDAR PERILAKU USAHA · BAB III Bagian Kelima — Penyelesaian Klaim

Pasal 39

POJK 69/POJK.05/2016 — PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi menunjuk perusahaan penilai kerugian asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib menunjuk perusahaan penilai kerugian asuransi yang telah mendapat izin usaha dari OJK. (2) Penunjukan perusahaan penilai kerugian asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama antara Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dengan perusahaan penilai kerugian asuransi. (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib paling sedikit memuat: a. hak dan kewajiban perusahaan penilai kerugian asuransi dan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi; b. jangka waktu pembayaran imbalan jasa penilaian kerugian dan/atau imbalan jasa konsultasi terkait dengan kerugian yang terjadi atas objek asuransi; dan c. ketentuan yang menyatakan bahwa setiap pelaksanaan penilaian kerugian atas objek asuransi oleh perusahaan penilai kerugian asuransi harus didasari penugasan tertulis atau surat perintah kerja dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi. (4) Penugasan tertulis atau surat perintah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mengatur kinerja, atau tahapan penyelesaian penilai kerugian.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 39 POJK 69/POJK.05/2016

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 84; Pasal 42 huruf a POJK 4/2021; Pasal 24 huruf e POJK 12/2024; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 84; Pasal 42 huruf a POJK 4/2021; Pasal 24 huruf e POJK 12/2024

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.