Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB III — STANDAR PERILAKU USAHA · BAB III Bagian Kelima — Penyelesaian Klaim

Pasal 38

POJK 69/POJK.05/2016 — PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi hanya dapat meminta dokumen sebagai persyaratan pengajuan klaim sesuai dengan yang tertera dalam polis. (2) Dalam hal polis mencantumkan dokumen dan/atau syarat lain sebagai persyaratan pengajuan klaim, dokumen dan/atau syarat lain tersebut harus: a. relevan dengan pertanggungan; dan b. wajar dalam proses penyelesaian klaim. (3) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dilarang melakukan pembayaran klaim asuransi melalui pihak ketiga, kecuali Perusahaan Pialang Asuransi, pihak penyedia layanan klaim, atau pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari penerima manfaat.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 38 POJK 69/POJK.05/2016

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 84; Pasal 42 huruf a POJK 4/2021; Pasal 24 huruf e POJK 12/2024; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 84; Pasal 42 huruf a POJK 4/2021; Pasal 24 huruf e POJK 12/2024

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.