Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB III — KELEMBAGAAN DAN PENYELENGGARAAN LAPS SEKTOR JASA KEUANGAN · BAB III Bagian Kedua — Anggaran Dasar

Pasal 9

POJK 61/POJK.07/2020 — Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Anggaran dasar atau perubahan anggaran dasar LAPS Sektor Jasa Keuangan ditetapkan oleh rapat umum anggota. (2) Anggaran dasar LAPS Sektor Jasa Keuangan memuat paling sedikit: a. nama dan tempat kedudukan; b. maksud dan tujuan, serta kegiatan perkumpulan; c. jangka waktu berdirinya; d. perolehan dan penggunaan kekayaan; e. hak dan kewajiban bagi anggota; f. wewenang, penyelenggaraan, kepesertaan rapat umum anggota; g. tata cara pencalonan, pengangkatan, penggantian, serta pemberhentian Pengurus dan Pengawas; h. tugas dan wewenang Pengurus dan Pengawas; i. tata cara pelaksanaan dan pengambilan keputusan dalam rapat Pengurus dan Pengawas; dan j. pembubaran dan penggunaan kekayaan sisa hasil likuidasi. (3) LAPS Sektor Jasa Keuangan wajib menyampaikan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan sebelum dilakukannya rapat umum anggota. (4) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen perubahan anggaran dasar diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan. (5) LAPS Sektor Jasa Keuangan menetapkan perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam rapat umum anggota dan menindaklanjuti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 9 POJK 61/POJK.07/2020

PDF naskah resmi, halaman 7

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 51 POJK 61/POJK.07/2020 (mulai berlaku 16 Desember 2020); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH