BAB III — KELEMBAGAAN DAN PENYELENGGARAAN LAPS SEKTOR JASA KEUANGAN · BAB III Bagian Kesatu — Persyaratan · BAB III Bagian Kesatu Paragraf 2 — Tata Cara Permohonan Persetujuan
Pasal 8
POJK 61/POJK.07/2020 — Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Permohonan persetujuan LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan kepada Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen dengan dilampiri dokumen.(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. akta pendirian badan hukum;b. peraturan yang materi muatannya meliputi:1. jenis layanan penyelesaian Sengketa;2. prosedur penyelesaian Sengketa;3. skala biaya penyelesaian Sengketa berdasarkan kategori Sengketa;4. jangka waktu penyelesaian Sengketa;5. ketentuan terkait benturan kepentingan dan afiliasi bagi mediator dan arbiter;6. kode etik, persyaratan, sanksi, prosedur dan tata cara penilaian, serta evaluasi bagi mediator dan arbiter; dan7. sanksi bagi anggota yang melanggar peraturan yang ditetapkan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan; danc. rencana kerja dan anggaran tahunan.(3) Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, LAPS Sektor Jasa Keuangan harus memenuhi persyaratan:a. mempunyai paling sedikit 2 (dua) layanan penyelesaian Sengketa berupa:1. mediasi; dan2. arbitrase.b. mempunyai sumber daya yang memadai untuk dapat melaksanakan pelayanan penyelesaian Sengketa;c. didirikan oleh PUJK yang dikoordinasikan oleh asosiasi di sektor jasa keuangan dan/atau Self Regulatory Organization (SRO); dand. mempunyai organ paling sedikit:1. rapat umum anggota;2. Pengawas; dan3. Pengurus.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persetujuan atau penolakan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.