Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Pasal I angka 11 (BAB VIID) — PENERBITAN SURAT BERHARGA OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Pasal I angka 11 (Pasal 20E)

POJK 58/POJK.05/2020 — Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah yang telah memiliki ekuitas lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dapat melakukan penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk tidak melalui penawaran umum. (2) Perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaporkan rencana penerbitan efek dan/atau sukuk kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum penerbitan. (3) Dalam hal efek bersifat utang dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nilai sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), dapat tidak memenuhi ketentuan untuk: a. dilakukan pemeringkatan dengan hasil pemeringkatan minimal layak investasi yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan b. diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal I angka 11 (Pasal 20E) POJK 58/POJK.05/2020

PDF naskah resmi, halaman 16

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: JDIH OJK: Berlaku; Diubah: POJK 30/POJK.05/2021 [Pasal Terkait Pasal 3 ayat (1) huruf l, Pasal 3 ayat (1) huruf m dan huruf n, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (3), Pasal 20D ayat (2), Judul Bab VIIF, Pasal 20G, Pasal 20H, Pa …]

Sumber: jdih. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 30/POJK.05/2021

Status di JDIH