Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Pasal I angka 11 (BAB VIIC) — KEGIATAN USAHA PEMBIAYAAN MODAL KERJA DENGAN CARA FASILITAS MODAL USAHA

Pasal I angka 11 (Pasal 20D)

POJK 58/POJK.05/2020 — Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Perusahaan pembiayaan dapat melakukan kegiatan usaha pembiayaan modal kerja dengan cara fasilitas modal usaha dengan memenuhi persyaratan: a. nilai pembiayaan untuk setiap Debitur paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); b. memiliki agunan berupa kendaraan bermotor, tanah, bangunan, dan/atau alat berat; c. dilakukan pengecekan terhadap kelayakan Debitur melalui lembaga pengelola informasi perkreditan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan d. dilakukan analisis kelayakan kemampuan pembayaran Debitur. (2) Persyaratan memiliki agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi kegiatan usaha pembiayaan modal kerja dengan cara fasilitas modal usaha dengan nilai paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap Debitur. (3) Kewajiban melakukan mitigasi risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan tetap berlaku bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan modal kerja dengan cara fasilitas modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal I angka 11 (Pasal 20D) POJK 58/POJK.05/2020

PDF naskah resmi, halaman 15

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: JDIH OJK: Berlaku; Diubah: POJK 30/POJK.05/2021 [Pasal Terkait Pasal 3 ayat (1) huruf l, Pasal 3 ayat (1) huruf m dan huruf n, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (3), Pasal 20D ayat (2), Judul Bab VIIF, Pasal 20G, Pasal 20H, Pa …]

Sumber: jdih. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 30/POJK.05/2021

Status di JDIH