BAB VII — KOMITE

Pasal 71

POJK 48/2024 — Tata Kelola yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Komite remunerasi dan nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c, wajib beranggotakan paling sedikit: a. 1 (satu) orang Komisaris Independen yang berkedudukan sebagai ketua; b. 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; dan c. 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membidangi pengelolaan sumber daya manusia. (2) Komite remunerasi dan nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. melakukan evaluasi dan rekomendasi terkait kebijakan remunerasi; dan b. menyusun dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan nominasi, paling sedikit: 1. mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau DPS kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; 2. mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon DPS kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; 3. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b serta anggota komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b; dan 4. menyusun mekanisme dan melakukan penilaian kinerja anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS. (3) Bagi PVML yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan PVML yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang memiliki UUS, DPS dapat menjadi anggota komite remunerasi dan nominasi. (4) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota komite remunerasi dan nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Dalam hal anggota komite remunerasi dan nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 71 POJK 48/2024

PDF naskah resmi, halaman 33

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 138 POJK 48/2024 (mulai berlaku 31-12-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini; SEOJK 28/SEOJK.06/2025 (Pustaka Hukum) aturan pelaksana, bukan pengubah; JDIH BPK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH